Seminar di Pekanbaru, Apkasindo Riau Komitmen dengan Pemerintah Dorong Kesejahteraan Petani Sawit

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah mengajukan program replanting (menanam kembali, red) kebun sawit seluas 30 ribu hektar. Program tersebut bertujuan untuk membantu para petani sawit.

Ini diungkapkan Kadisbun Riau Ferry Hc Ernaputra, saat mewakili Plt gubernur pada acara Seminar Nasional 'Sawit Riau Dibawa Kemana' yang digelar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, Selasa (6/3/2018).

Menurutnya, dari 110 ribu hektare kebun sawit di Riau yang harus di replanting, Pemprov Riau menargetkan 85 ribu hektar kebun sawit akan direplanting hingga tahun 2019.

"Pemprov akan berupaya agar program replanting pemerintah pusat juga mengalir ke Riau. Karena tidak bisa dipungkiri, Riau penghasil CPO terbesar di Indonesia dengan luas kebun sawit terbesar di Indonesia," terangnya.

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, produksi nasional minyak sawit Indonesia tahun 2017 mencapai 41,98 juta ton dari luasan total 11,9 juta hektar. Total ekspor mencapai 31,05 juta ton dengan nilai 22,97 miliar USD, dari luasan tersebut, 40 persen atau 4,7 juta hektar merupakan perkebunan kelapa sawit rakyat, dengan produksi nasionalnya mencapai 13 juta ton. Lebih dari 30 juta rakyat Indonesia bergantung hidupnya pada sektor ini.

Di Riau, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2017, total luas perkebunan sawit di mencapai 2.493.176 hektar. Dari jumlah tersebut, luasan perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau mencapai 1.386.575 hektar atau 56 persen. Jumlah kepala keluarga Petani mencapai 524.561 KK dan jumlah orang yang tertanggung mencapai 2.098.244 jiwa.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja 534.827 jiwa. Data tersebut menunjukkan provinsi Riau merupakan provinsi yang terbesar dalam industri sawit nasional, baik dari segi luasan maupun jumlah petaninya.

Saat ini, pengembangan perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau dihadapkan beberapa kendala, diantaranya mengenai permasalahan legalitas lahan, sengketa lahan, dan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat.

Peremajaan menjadi suatu keharusan dalam upaya menaikkan produktivitas serta menjaga luasan perkebunan sawit rakyat. Legalitas lahan pekebun merupakan aspek penting dan pokok dalam persyaratan pengajuan peremajaan kelapa sawit dengan dukungan dana BPDP KS, dan juga merupakan persyaratan pengajuan mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, dalam rangka menciptakan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah Provinsi Riau, Badan Pertanahan Provinsi Riau serta pelaku usaha perkebunan, Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Provinsi Riau menginisiasi sebuah seminar dengan judul 'Sawit Riau Dibawa Kemana'.

Seminar mengambil tema, meningkatkan kesejahteraan petani, melalui program peremajaan sawit rakyat dan sertifikasi lahan perkebunan, dengan menghadirkan para pemangku kebijakan terkait, dan pelaku usaha perkebunan sebagai upaya terwujudnya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Menurut Ketua Apkasindo Riau Gulat Manurung, asosiasi ini adalah wadah para pekebun kelapa sawit di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2000 dan terdaftar di Kementrian Dalam Negeri berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00-00/071/D.IV.I/X/2015 sebagai organisasi profesi petani kelapa sawit.

Kepengurusan Apkasindo juga sudah tersebar di 21 provinsi dan 140 kabupaten penghasil sawit di Indonesia. ***