Terkait Tanah Waqaf Milik Aceh di Saudi Arabia, Ini Kata Rafli Kande

BANDA ACEH - Berkembangnya wancana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH atas arahan Wakil Presiden Yusul kalla untuk menginvestasikan sektor perhotelah dan jasa penyedia makanan jamaah haji terutama pada baitul asyi mendapat perhatian semua pihak terutama di Aceh.

Menurut Rafli Kande, anggota DPR RI asal Aceh, jika pemerintah pusat punya itikat baik untuk ikut terlibat dalam mengembang baitul asyi kenapa tidak lewat pemerintah Aceh saja dengan segala kekhususan Aceh, baik secara otonom di negara kesatuan republik Indonesia atau kekhususan dalam surat wakaf yang menjadi pegangan mahkamah agung Arab Saudi.

Menurut Rafli yang pernah berkunjung ke baitul Asyi pada musim haji lalu dari berbagai sumber menjelaskan bahwa penghasilan yang lebih Rp18 miliar pada tahun 2017 dan itu hanya bisa diperuntukan kepada jamaah haji Aceh dan kaum pelajar Aceh yang menutut ilmu di sana, karena guna dan manfaat baitul asyi sangat jelas tertuang dalam surat wakaf habib bugak tokoh saudagar Aceh yang dermawan.

''Yang kedua jika pemerintah Indonesia ingin fokus menginvestasikan dana haji ke Arab Saudi baik sektor perhotelan dan lainnya dengan dana haji atau kerjasama dengan IDB yang bertujuan mengurangi risiko nilai tukar atau valuta asing dan memiliki nilai yang lebih tinggi, kan tidak mesti di baitul asyi yang selama ini sudah sangat bagus managementnya dan sudah didapatkan manfaat real oleh masyarakat Aceh saat haji dan mengenyam ilmu pendidikan di sana,'' jelas senator asal Aceh ini.

''Dan jika pemerintah Indonesia hanya melirik pada baitul asyi, terkesan melirik yang mentahnya saja dan sulit dipercaya oleh masyarakat Aceh dengan tawaran manfaat apapun dari pemerintah Indonesia lantaran beberapa sejarah masa lalu,'' tutup anggota Komite III DPD RI yang juga membidangi kebudayaan, agama dan ekonomi kreatif ini. ***