Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PSIS Kantongi Licensing AFC Challenge League Dan BRI Liga 1
Olahraga
24 jam yang lalu
PSIS Kantongi Licensing AFC Challenge League Dan BRI Liga 1
2
Musisi dan Wartawan yang Tergabung di PSKI Sukses Gelar Halalbihalal
Umum
21 jam yang lalu
Musisi dan Wartawan yang Tergabung di PSKI Sukses Gelar Halalbihalal
3
Avril Lavigne Anggap Teori Konspirasi Tentangnya Sebagai Bukti Awet Muda
Umum
19 jam yang lalu
Avril Lavigne Anggap Teori Konspirasi Tentangnya Sebagai Bukti Awet Muda
4
Arema FC Gandeng Apparel Nasional Musim Depan
Olahraga
24 jam yang lalu
Arema FC Gandeng Apparel Nasional Musim Depan
5
Flavio Silva Ingin Cari Tantangan Baru
Olahraga
23 jam yang lalu
Flavio Silva Ingin Cari Tantangan Baru
6
Kandang Persib Siap Membiru Di Semi Final, Energi Bagi Dedi Kusnandar Dkk
Olahraga
23 jam yang lalu
Kandang Persib Siap Membiru Di Semi Final, Energi Bagi Dedi Kusnandar Dkk
Home  /  Berita  /  GoNews Group
Berita Khusus Kampanye Pemilihan Gubernur Riau 2018

500 Kontrak Politik Ditargetkan Kelar Hingga Akhir Bulan Ini

500 Kontrak Politik Ditargetkan Kelar Hingga Akhir Bulan Ini
Minggu, 11 Maret 2018 17:06 WIB
Penulis: Winda Mayma Turnip

PEKANBARU - Tim Pemenangan Paslon Gubri Wagubri nomor urut 2, Lukman Edy (LE)-Hardianto, menargetkan 500 kontrak politik diteken hingga akhir bulan Maret ini.

"Target kita hingga bulan Maret ini paling sedikit 500 kontrak politik sudah disebar dan diteken ke desa-desa se-Riau," tegas Wakil Ketua Tim Pemenangan LE-Hardianto, Abdul Wahid, Minggu (11/3/2018).

Dijelaskan Abdul Wahid, kontrak politik yang berisi komitmen bantuan dana Rp1 miliar per desa per tahun merupakan upaya konkrit dari LE-Hardianto dalam helat Pilgubri 2018 ini. Dan kenapa pola kontrak politik yang dipakai, Wahid menjawab bahwa kontrak politik adalah janji politik yang paling jelas.

"Kita tidak mau datang ke desa-desa cuma jual cakap, jual janji kosong. Tapi kita mau membangun komitmen yang jelas bersama warga. Kontrak politik yang kita buat ini ada konsekuensi hukum dan moral, yakni warga dapat menuntut LE-Hardianto jika tidak menepati janji memenuhi anggaran Rp1 miliar per desa per tahun," ujar Ketua DPW PKB Riau ini.

Dijelaskan Wahid, untuk menyebarkan kontrak politik ini, tim juga mendelegasikan kepada anggota DPRD Riau dan anggota DPRD kabupaten/kota dari koalisi PKB-Gerindra untuk menyebarkan kontrak politik ke desa-desa.

"Jadi kontrak politik Rp1 miliar per desa itu tidak hanya diteken saat LE dan Hardianto turun saat kampanye, tapi juga kita minta kepada kader kita menyebarkan kontrak politik ini," kata anggota DPRD Riau dari dapil Inhil ini. (rls)

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/