Teken Kontrak Politik Lagi di Meranti, LE Perjelas Dana Rp1 M Perdesa untuk Kegiatan Sosial

SELATPANJANG - Calon Gubernur Riau nomor urut 2, Lukman Edy (LE) kali ini melangsungkan kampanye di zona Meranti, Pelalawan dan Siak. Dan seperti biasa, dalam kegiatan kampanyenya, Cagubri yang terkenal dengan slogan "Zaman Now' ini melakukan penandatanganan politik dengan warga masyarakat.

"Dimana-mana, termasuk di desa-desa, sudah terbiasa dengan Pilkada dan janji-janji politik calonnya. Namun saya kesini bukan sekedar memberikan janji kosong, tapi saya kesini untuk berkomitmen dengan warga desa. Saya bawa kontrak politik. Komitmen dan kontrak politik saya ini punya konsekuensi hukum kalau saya langgar," papar LE saat berkampanye di Desa Gogo Kecamatan Tebing Tinggi Barat Selatpanjang, Kepulauan Meranti, Minggu (11/3/2018).

Dijelaskan mantan menteri di era Presiden SBY ini, kontrak politik yang dibuatnya bersama warga berisi tentang tiga hal penting. Pertama, berisi komitmen LE-Hardianto untuk menggelontorkan dana Rp1 miliar per desa per tahun jika terpilih jadi gubernur. Kedua, komitmen siap mundur jika tak bisa menjalankan komitmen Rp1 miliar per desa. Dan terakhir, komitmen dari warga desa untuk mengabarkan kontrak politik ini kepada warga desa lainnya.

"Sekali lagi, kontrak politik ini bukan hanya janji-janji politik seperti calon lain. Tapi kita punya ikatan yang jelas," tegasnya lagi.

Lebih lanjut, LE juga menerangkan tentang penggunaan dana Rp1 miliar tersebut. Katanya, dana Rp1 miliar tersebut digunakan untuk menjalankan program sosial.

"Kalau dana desa dari Pusat untuk bangun infrastruktur, dana desa dari pemkab untuk ekonomi. Maka, dana yang saya janjikan ini adalah untuk kegiatan sosial, seperti kegiatan keagamaan, pemuda, bantuan untuk warga miskin dan sebagainya," ujar LE seraya menyebutkan bahwa sejak lima tahun terakhir ini tak ada dana untuk desa yang berasal dari provinsi.

"Sekali lagi, kalau saya terpilih, saya akan programkan dana untuk desa ini, tidak seperti lima tahun terakhir yang mana dana desa tak ada dikucurkan," tegas Ketua DPP PKB ini. (rls)