Sudah Dua Bulan Pegawai PUPR Kuansing Tak Gajian

TELUKKUANTAN - Sejak Februari hingga Maret 2018, seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tidak gajian.

Kondisi ini menuai keprihatinan dari sejumlah pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing.

"Saudara bupati harus tahu ini. Jangan biarkan ada pegawai yang tak gajian. Itu hak mereka dan dibayarkan oleh negara. Hanya itu yang diharapkan anak bininya," ujar Rustam Effendi, Anggota DPRD Kuansing, Senin (12/3/2018) saat paripurna DPRD.

Dari laporan pegawai, lanjut Rustam, Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk oleh bupati, Indra Suandy tidak mau mengajukan pencairan ke BPKAD. Bahkan, kabarnya beliau juga sudah mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

"Bupati harus segera evaluasi ini. Kalau sekarang sudah ada sekretarisnya, percepat prosesnya. Jangan zolimi para pegawai," ujar Rustam.

Terkait masalah gaji, Sekretaris PUPR Kuansing Ade Fahrer Arif yang ditemui di Gedung DPRD Kuansing enggan berkomentar banyak. "Segera gajian. Kita sedang proses," singkatnya.

Masih di tempat yang sama, Bupati Mursini mengaku belum melihat surat pengunduran diri dari Indra Suandy sebagai Plt Kepala Dinas PUPR. "Sampai hari ini masih beliau, saya belum terima surat pengunduran dirinya."

"Nanti saya cek dulu. Pokoknya hari ini dipercepat," tegas Mursini.

Tabungan Pun Dipotong

Keterlambatan gaji ini berdampak pada pemotongan tabungan pegawai PUPR oleh pihak Bank Riaukepri. Karena, mereka punya utang di bank tersebut. Hal ini sempat dikeluhkan oleh para pegawai, karena tabungan untuk menutupi biaya hidup selama dua bulan sudah habis.

"Kami kaget dan tak menyangka, tabungan kami dipotong pihak bank. Kami kira, pemotongan dilaksanakan ketika gaji masuk," ujar seorang pegawai PUPR yang tak ingin disebutkan namanya.

Menanggapi hal ini, TM. Fadly, Kepala Cabang Bank Riaukepri Kuansing, pihaknya sudah diberi kuasa oleh nasabah saat akad utang.

"Kan memang sudah ada perjanjiannya. Kemaren memang ada ada pegawai yang nanya, setelah kita jelaskan, mereka paham," ujar Fadly yang ditemui GoRiau.com di ruang kerjanya.

Dikatakan Fadly, dalam perjanjian utang, pihaknya diberi kuasa untuk meng-autodebet tabungan pegawai saat jatuh tempo, tanpa menunggu gaji masuk. Kendati demikian, biasanya autodebet tetap dilaksanakan setelah gaji masuk.

"Kalau tak kami potong, nanti mereka menunggak cicilannya. Ini rutin tiap bulannya dilaporkan ke OJK. Nah, kalau seandainya tak dipotong, sedangkan tabungannya cukup, nanti mereka juga yang rugi," papar Fadly. Kerugian pegawai adalah akan sulit meminjam lagi.

Dikatakan Fadly, pihaknya memang tidak ada melakukan pemberitahuan kepada para nasabah saat melakukan pemotongan. Karena sudah ada akad di awal perjanjian. "Saya rasa mereka sudah tahu."

"Kecuali yang tak cukup saldonya. Baru kita hubungi bendaharawan. Ya, paling disuruh nunggulah," tambah Fadly.

Lantas, sudah masukkah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BPKAD Kuansing untuk gaji pegawai PUPR? "Sampai hari ini belum ada," jawab Fadly.***