DPD RI: Kehadiran Bank Muamalat di Riau Belum Bisa Beri Manfaat ke Masyarakat

JAKARTA - Kehadiran bank syariah seperti Bank Muamalat di Riau, dianggap belum bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Riau.

Hal ini diungkapkan Senator Riau Gafar Usman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan Masyarakat Ekonomi Syariah di Ruang Rapat Komite IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Anggota Komite IV, Abdul Gaffar Usman mengatakan kehadiran dari lembaga perbankan berbasis syariah masih kurang terasa dan kurang terlihat manfaatnya. Hal ini karena upaya publikasi kepada masyarakat yang sangat minim.

"Bank Muamalat di daerah Riau sudah lama tapi tidak terdengar dan terasa manfaatnya. Ini yang barangkali harus diperkuat," ujarnya.

"MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), harus memperkuat promosi syariah sehingga bahwa benar-benar ini yang terbaik untuk dunia keuangan kita," jelasnya lagi.

Senada dengan Abdul, Ghazali Abas asal Aceh menilai akan sulit untuk mewujudkan perekonomian berbasis syariah jika tidak ada pengenalan ke masyarakat secara gencar. Lembaga keuangan berbasis syariah yang ada saat ini perlu mencontoh promosi-promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

"Contoh promosi yang dilakukan oleh produk-produk massal dengan cara membagikan brosur atau bahkan membagikan produk secara gratis. Jadi masyarakat akan lebih mengenal dan merasakan manfaatnya," ungkapnya.

Sedangkan Chaidir Jafar mempertanyakan penyebab mendasar perkembangan ekonomi yang berbasis syariah tidak menonjol, padahal Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim. Senator asal Papua Barat ini bahkan menyayangkan masyarakat di pelosok yang jauh lebih familiar dengan rentenir.

"Apakah karena lembaga-lembaga yang menanganinya yang kurang lihai dalam mengemas kegiatannya? Karena jujur kalau kita ke pelosok, masyarakat lebih familiar dgn rentenir dari pada produk perbankan berbasis syariah," tambahnya.

Anggota Komite IV DPD asal Jawa Timur, Budiono mengaku prihatin karena belum maksimalnya perlindungan konsumen terhadap produk non halal.

"Produk yang kita konsumsi tidak terjamin 100 % aman. Belum lagi menyangkut aktivitas ekonomi yakni mencari nafkah dengan berbagai cara, apakah sudah syari atau tidak, termasuk rokok ada yg bilang makruf ada jg yg hilang haram. Nah ini masih besarnya konsumsi masyarakat yang tidak terjamin kehalalannya," jelasnya.

Sedangkan John Pieris melihat belum adanya peran negara yang harus dikonkritkan. Menurutnya, saat ini banyak perguruan tinggi yang mengakomodir pendidikan syariah. Jadi harusnya semakin mudah untuk melakukan edukasi.

Menanggapi pendapat yang berkembang, Sekjen Pengurus Pusat Masyakat Ekonomi Syariah, Edy Setiadi mengatakan MES memiliki bidang yang membantu untuk mengembangkan usaha mikro khususnya masyarakat berpenghasilan kecil dengan memberi pelayanan pembiayaan untuk memperkecil ruang lingkup rentenir.

"Kami sudah bekerja sama dengan beberapa bank syariah untuk menjalankan program yang kami beri nama Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini, sehingga tidak hanya memberika edukasi tentang keuangan syariah tapi juha memberikan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan usaha," terangnya. ***