DPRD Riau Minta Pemerintah Tegaskan Kebijakan BBM di Riau

PEKANBARU - Semenjak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium berdampak signifikan terhadap masyarakat, keluhan terhadap jenis Pertalite mulai 'bergema'. Pasalnya, kelangkaan Premium mengharuskan masyarakat ekonomi menengah kebawah menggunakan Pertalite yang seharusnya dikonsumsi masyarakat ekonomi menengah keatas.

Konflik dimasyarakat kian 'bergejolak' ketika pemrintah justru menaikkan harga Pertalite menjadi Rp8000, dan ternyata mengambil untung 10 persen dari harga tersebut. Padahal, pertumbuhan ekonomi di Riau 'disetujui' berbagai pihak hanya 2 persen, yang berarti masyarakat Riau masih belum makmur sejahtera.

Setelah menghadapi kemarahan masyarakat yang direpresentasikan dengan aksi unjuk rasa BEM Mahasiswa se-Riau, DPRD Riau akhirnya sampai pada tahap pembentukan pansus untuk mengubah Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah untuk menurunkan tingginya harga pertalite yang kini menjadi konsumsi masyarakat secara umum.

Kendati demikian, masyarakat masih berharap dan mempertanyakan kebijakan tentang kelangkaan premium ini secara simultan diatasi dengan penurunan pajak pertalite. Solusi tentang kelangkaan premium ini juga menjadi satu dari dua tuntutan BEM Mahasiswa terkait BBM pada beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011, Aherson berharap pemerintah segera menegaskan secara jelas dan transparan terkait kebijakan yang diambil. Yakni mengumumkan secara terbuka apakah Premium akan ditarik sehingga masyarakat harus beralih kepertalite, dan jika kuotanya dikurangi, seharusnya diumumkan secara jelas kepada masyarakat alasan dan tujuan dari kebijakan tersebut.

"Kalau pemerintah mau narik premium, sampaikan saja sepenuhnya, jelaskan dasar - dasarnya seperti apa premium ini sebenarnya, kalau seperti inikan kita tidak tahu. Kalau memang mau ditutup dijelaskan, biar kita fokus turunkan pertalite saja, bagaimana caranya pertalite ini tidak memberatkan masyarakat kita," ujarnya.

"Jangan ada tipu-menipu lah, buka ini, tutup yang ini, kitakan tidak tahu apakah ada unsur politik atau apa. Karena kalau kuota premium di Riau ini terpenuhi, saya rasa tidak ada yang keberatan pertalite itu, kan bisa dihitung berapa butuhnya premium di Riau, berapa yang butuh pertalite dan sebagainya, saya rasa tidak akan bermasalah kalau semua kuota terpenuhi sesuai kebutuhan," imbuhnya lagi.

Terkait hal itu, Aherson mengungkapkan memang ada rencana pihak pansus akan memanggil Pertamina untuk mempertanyakan hal itu.

"Nanti kita akan cek ini, kita akan panggil pertamina nanti dan tanyakan seperti apa komitmen Pertamina di Riau ini. Secepatnya kita akan panggil, kan Paripurna hari kamis besok, kita usahakan secepatnya," terangnya. ***