Relawan Jokowi Ngaku Kapok dan Tobat, PDIP Bilang Nggak Apa-Apa!

JAKARTA - Partai pendukung utama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), PDIP tidak khawatir dengan gelombang penarikan dukungan yang dilakukan oleh kelompok relawan Jokowi.

Politisi PDIP Maruarar Sirait mengaku tidak masalah dengan penarikan dukungan yang dilakukan relawan Jokowi. Menurutnya, hal itu merupakan suatu yang sangat wajar dalam kehidupan berdemokrasi.

"Nggak apa-apa dong. Kan ada yang datang dan ada yang pergi. Kan wajar dalam demokrasi," katanya saat ditemui di salah satu hotel di Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (23/3/2018) kemarin.

Kata dia, hal serupa juga terjadi pada rival Jokowi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo, usai kalah di Pilpres 2014 bahkan ditinggalkan oleh partai-partai pendukung, seperti Golkar dan PPP.

Kedua partai itu mbalelo dan memilih bergabung dalam barisan koalisi partai pendukung pemerintah.

"Dulu juga Golkar mendukung Prabowo, PPP juga dukung Prabowo, kan nggak apa-apa. Demokrasi itu sangat dinamis. Itu wajar. Anda hari ini di kantor media mana terus besok bisa pindah-pindah juga kan gitu. Jadi wajar saja," tekan anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ara, begitu ia disapa, menilai bahwa dirinya menghormati pilihan yang diambil relawan Jokowi. Sebab setiap orang berhak untuk memilih posisi manapun di negara demokrasi. 

"Pendukung Jokowi dulu tentu punya pilihan akan tetap mendukung Jokowi atau tidak, pendukung Prabowo juga apakah tetap mendukung Jokowi atau tidak. Itu pilihan," pungkasnya.

Gelombang penarikan dukungan dari relawan kepada Joko Widodo mulai marak pertengahan bulan ini.

Pada Jumat (16/3), kelompok aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menggelar aksi di depan Istana Negara. Mereka mengaku menyesal pernah mendukung Joko Widodo, bahkan dalam aksi ini mereka menyatakan tobat nasuha.

Pada Sabtu (17/3), giliran Komunitas Relawan Sadar (Korsa) yang menyatakan menyesal pernah mendukung Jokowi. 

Kedua relawan ini menilai Jokowi gagal menepati janji kampanye, gagal dalam menghentikan utang luar negeri, dan gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.***