Pembatasan Registrasi Kartu Pra Bayar Rugikan Pedagang, KNCI Gelar Aksi ke DPRD Riau

PEKANBARU - Ratusan pedagang kartu seluler yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau. Hal itu sebagai reaksi penolakan atas kebijakan pemerintah untuk membatasi registrasi 1 Nomor Induk Keluarga (NIK) hanya untuk 3 kartu, yang dinilai merugikan pedagang.

Pasalnya, dengan kebijakan ini akan membatasi kuantitas kartu yang dibeli oleh konsumen, ditambah stok barang yang akan dijual telah otomatis diblokir, sehingga tidak dapat dijual kepada konsumen. Hal itu disampaikan Ketua DPD KNCI Riau Wahyudi dalam orasinya, Senin, (2/4/2018).

"Kami sangat mendukung kebijakan registrasi kartu dilakukan, karena ini juga demi melindungi konsumen atau masyarakat. Akan tetapi, kami menolak jika 1 NIK hanya dapat digunakan untuk mendaftarkan 3 kartu," serunya.

Wahyudi menilai, berdasarkan keluhan yang juga telah dirasakan oleh pedagang lainnya, kebijakan ini akan membuat konsumen lebih memilih untuk berinternet dengan menggunakan pulsa, sehingga penjualan kartu akan berkurang. Bahkan, beberapa pedagang terancam gulung tikar.

"Jika kebijakan ini diterapkan, maka penjualan kartu kami akan berkurang, karena konsumen akan banyak beralih menggunakan pulsa untuk berinternet. Bahkan kami yang di daerah Dumai, beberapa dari pedagang sudah terancam, karena kerugian ini, mereka sangat mendukung saya untuk mewakili mereka berunjuk rasa hari ini ke dewan," ujar salah satu perwakilan Dumai.

Sementara itu, aksi yang digelar dengan ratusan peserta dan dikawal ketat aparat kepolisian ini, dengan cepat ditanggapi oleh anggota dewan. Pihak dewan kemudian mengajak beberapa perwakilan KNCI untuk melakukan hearing di komisi II DPRD Riau. ***