Kota Duri, Jalan Lingkar Barat dan Multiyears

BENGKALIS - Kota Duri sebagai ibukota Kecamatan Mandau tidak hanya merupakan kota yang sangat strategis bagi Kabupaten Bengkalis. Tapi, kota Duri juga merupakan kota yang sangat strategis bagi Provinsi Riau dan strategis bagi Republik Indonesia.

Kota Duri sebagai kota yang strategis dapat kita pandang karena kota ini dilalui oleh Jalan Lintas Timur yang merupakan urat nadi ekonominya pulau Sumatera. Kota Duri juga sudah dan akan dilewati proyek-proyek staretgis nasional lainnya seperti Tol Trans Sumatera, Sumatera Railway dan Pipa Gas Sumatera.

Selain itu, Kota Duri dipandang sangat strategis karena di kota inilah block migas produksi lifting minyak terbesar yang dimiliki republik ini berada yakni Block Rokan. Block ini sejak berproduksi dari tahun 1971 telah mengeluarkan minyak bumi lebih dari 2 miliar barel dan saat ini masih menjadi block migas terbesar dari produksi-produksi migas yang ada di Indonesia.

Keberadaan kota Duri yang strategis ini menjadikan kota Duri menjadi kota yang sangat berkembang dari waktu ke waktu. Kota Duri telah menjelma menjadi kota terbesar kedua di Provinsi Riau setelah Pekanbaru. Keberadaan kota Duri dan sekitarnya ini juga menyebabkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis menjadi pemberi kontribusi terbesar PDRB Provinsi Riau mengalahkan pekanbaru.

Layaknya sebuah kota yang modren, masyarakat Duri membutuhkan penataan tata kota yang yang baik dengan infrastruktur yang baik pula.

Penataan ini menjadi sangat penting untuk melahirkan masayarakat kota yang sehat. Saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat Duri, berhubung wilayah ini dilalui oleh jalan lintas nasional, dimana jalan lintas nasional yang ada sudah merupakan kawasan perkotaan yang sangat ramai, sehingga masyarakat kehilangan rasa nyaman dalam berkendaraan. Oleh sebab itu, keberadaan jalan lintas barat menjadi sangat penting untuk mengalihkan lalu lalang mobil bus, truk, tronton, alat berat yang selama ini melewati jalan perkotaan.

Tingkat urgensi jalan lintas nasional dan pengalihan jalan lintas nasional ini seharusnya tidak hanya menjadi konsentrasi pemerintah kabupaten saja. Ini sudah kejadian beberapa tahun yang lalu ketika jalan Hangtuah rusak parah, masyarakat menuntut pemerintah kabupaten yang memperbaikinya, walaupun kewenangan itu merupakan kewenangan nasional karena ianya jalan nasional, namun perhatian dari pemerintah pusat dan atau pemerintah Provinsi Riau yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah sangat minim terhadap kondisi jalan nasional yang melewati kawasan kota Duri.

Kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan jalan lintas nasional tersebut melewati kawasan perkotaan, perhatian Provinsi Riau terhadap kondisi ini juga sangat tidak ada, tidak ada inisiatif sedikitpun dari Pemerintah Provinsi Riau untuk mengatasi ini, semuanya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, padahal Negeri Junjungan khususnya kota Duri juga bagian dari Riau dan berkonstribusi sangat besar bagi perekonomian Provinsi dan Nasional.

Jalan Lingkar Barat dan Multi Years

Untuk mengatasi persoalan diatas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah mengusahakan ruas jalan baru untuk mengalihkan supaya lintasan sumatera yang melewati kawasan perkotaan Duri bisa dialihkan kearah barat kota Duri, dan dikenal dengan Jalan Lingkar Barat Duri. Pembuatan trase ruas jalan ini lingkar barat Duri ini merupakan ruas yang diperoleh bukan dengan hal mudah, ianya melewati kawasan konsesi migas yang dalam perlintasannya banyak didapati pipa-pipa migas milik Chevron, selain itu ruas jalan ini juga melewati kawasan Hutan Suaka Margasatwa Balai Raja.

Semuanya telah diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis baik yang berurusan dengan PT Chevron/BP Migas/Kementerian ESDM, maupun mengusulkan ke Kementerian Kehutanan RI pinjam pakai kawasan hutan untuk trase jalan tersebut, hampir semuanya usaha yang sungguh-sunguh dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan minimnya peran Provinsi Riau dalam hal ini.

Dari sisi pembiayaan pembangunan jalan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan dengan skema multiyears yang dimulai pada tahun 2013-2015. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, sehingga jalan ini belum bisa tuntas pada tahun 2015 yang silam. Pada tahun 2018 ini kembali Pemerintah Kabupaten Bengkalis menganggarkan dengan pola multiyears 2018-2021 untuk menyelesaikan jalan yang sangat strategis ini.

Berhubung kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis yang mengalami defisit jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, beberapa hari yang lalu Bupati Bengkalis maupun Sekda Kabupaten Bengkalis akan melakukan peninjauan ulang terhadap proyek-proyek multiyears yang sudah direncanakan.

Kondisi yang demikian, seharusnya Provinsi Riau bisa mengambil peran untuk menyelesaikan jalan lingkar tersebut, baik membantu dari APBD Provinsi Riau atau memperjuangkan secara bersama-sama untuk mendapatkan dana pembangunan dari sumber APBN. Kita Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau harus bersama-sama untuk memperjuangkan ini. Kita bisa lihat beberapa kota disekitar kita dimana ketika jalan nasional yang melewati kawasan perkotaan mereka, segera mereka alihkan kejalan lingkar dengan pembiayaan APBN, sebagai contoh jalan lingkar kota Payakumbuh, jalan lingkar kota Bukit Tinggi, jalan lingkar kota Padang Panjang di Sumatera Barat, jalan lingkar kota Rantau Prapat, jalan lingkar Kota Binjai di Sumatera Utara, semuanya menggunakan dana APBN ketika jalan lingkar yang diusulkan merupakan jalan untuk mengaliihkan jalan lintas nasional yang sudah melewati kawasan perkotaan.

Rasanya, dengan peran kota Duri yang sangat strategis baik dari posisi, sumbangsih pendapatan negara maupun perputaran ekonomi nasional maka sangat logis dan layak jika penyelesaian jalan lingkar Barat ini tidak lagi dibiayai oleh sumber APBD Kabupaten Bengkalis melainkan bersumberkan dari APBD Provinsi Riau dan atau bersumberkan APBN.*** (Penulis adalah Wakil Direktur Politeknik Negeri Bengkalis dan Ketua AKN Bengkalis).