Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Riko Simanjuntak Minta Maaf Kepada Fans PSS Sleman
Sepakbola
24 jam yang lalu
Riko Simanjuntak Minta Maaf Kepada Fans PSS Sleman
2
Alasan Bernando Tavares Tunjuk Yuran Fernandes Jadi Eksekutor
Sepakbola
24 jam yang lalu
Alasan Bernando Tavares Tunjuk Yuran Fernandes Jadi Eksekutor
3
Francisco Rivera Unjuk Kualitas Dalam Alirkan Bola dan Ambil Keputusan
Sepakbola
24 jam yang lalu
Francisco Rivera Unjuk Kualitas Dalam Alirkan Bola dan Ambil Keputusan
4
Sesi Terakhir Wirasena Youth Camp 2026: Peserta Tulis Komitmen Nyata sebagai Penggerak
Kemenpora
23 jam yang lalu
Sesi Terakhir Wirasena Youth Camp 2026: Peserta Tulis Komitmen Nyata sebagai Penggerak
Home  /  Berita  /  Badminton

MPR: Demokrasi Indonesia Memerlukan Biaya Tinggi

MPR: Demokrasi Indonesia Memerlukan Biaya Tinggi
Kamis, 12 April 2018 09:27 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar menerima ucapan selamat dari Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend karena telah dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI.

Ucapan selamat itu disampaikan saat keduanya bertemu di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (11/4).

Kepada Muhaimin, Vincent mengatakan, Indonesia adalah negara yang besar, karena memiliki rakyat dan wilayah yang besar.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat bagus di bidang ekonomi. Sayang potensi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik.

Buktinya nilai investasi dan perdagangan Uni Eropa ke Indonesia belum terlalu membanggakan.

"Banyak aturan yang tidak tepat sehingga investor enggan menanamkan investasinya di Indonesia. Misalnya aturan yang tumpang tindih dan Tidak efisien," kata Vincent menambahkan.

Selain itu ada juga persoalan infrastruktur yang harus segera dibenahi, agar investor makin berminat menanamkan investasinya di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Vincent memuji demokrasi Indonesia yang sudah mengalami kemajuan pesat bahkan melebihi negara-negara lain di Asean. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

Menanggapi masukan tamunya, Muhaimin mengatakan, demokrasi langsung yang ada di Indonesia adalah sistem demokrasi yang membutuhkan biaya tinggi.

Karena itu, saat ini banyak pihak yang tengah mengkaji ulang sistem demokrasi di Indonesia.

"Dengan sistem demokrasi seperti sekarang program kerja pemerintah ditentukan visi misi presiden terpilihlah saat kampanye. Sehingga dikhawatirkan tidak ada kesinambungan antara satu presiden dengan presiden selanjutnya," kata Muhaimin lagi.

Karena itu, saat ini MPR tengah mengkaji kemungkinan untuk melahirkan kembali haluan pembangunan negara, seperti GHBN pada era pemerintahan orde lama.***

wwwwww