Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Iuran BPJS Naik Lagi, Pimpinan MPR Sebut Bebani Rakyat saat Pandemi
Politik
8 jam yang lalu
Iuran BPJS Naik Lagi, Pimpinan MPR Sebut Bebani Rakyat saat Pandemi
2
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
Politik
9 jam yang lalu
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
3
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
21 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
4
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
19 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
5
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
20 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
6
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
Umum
10 jam yang lalu
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
Home  /  Berita  /  Riau

Litbang KPK Tanya Soal Besaran Gaji dan Kebutuhan Hidup Plt Gubernur dan Sekdaprov Riau

Litbang KPK Tanya Soal Besaran Gaji dan Kebutuhan Hidup Plt Gubernur dan Sekdaprov Riau
Ilustrasi. (Internet)
Jum'at, 20 April 2018 14:18 WIB
Penulis: Ratna Sari Dewi
PEKANBARU - Sejumlah sebab korupsi di kalangan aparatur sipil negara (ASN), salah satunya dikarenakan tuntutan gaya hidup yang berbanding terbalik dengan gaji bulanan yang mereka terima.

Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, bahwa pihaknya baru saja menjadi salah satu narasumber dalam penelitian pencegahan korupsi yang dilakukan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Kamis (19/4/2018) kemarin.

Dalam penelitian itu, Sekdaprov Riau dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim diwawancara seputar besaran gaji, tunjangan dan kebutuhan hidup.

"KPK bagian Litbang (Penelitian dan Pengembangan, red) ingin mendapatkan bahan informasi dan masukan mengenai kajian mereka mengenai wilayah yang rawan korupsi. Mereka punya sejenis thesis yang mencari jawaban apakah dengan gaji relatif tinggi dapat berpengaruh dan mengoda seorang ASN untuk korupsi," kata Sekda Ahmad Hijazi ini di Kantor Gubernur Riau, Jumat (20/4/2018).

Nantinya, lanjut Hijazi, Litbang KPK tersebut akan membandingkan hasil penelitiannya di Riau dengan daerah lain.

"Nanti mereka akan susun sesuai dengan tantangan wilayah dan beban kerjanya yang sedemikian rupa. Pemprov Riau tentu support, karena berasal dari kajian ini nantinya akan semakin terbangun integritas," tandasnya. ***

Kategori:Pemerintahan, Riau

wwwwww