Tenaga Kesehatan RTK Mengaku ke Ketua DPRD Kampar Pernah Menerima Gaji, Tapi Hanya Sebulan Pada Tahun 2017

BANGKINANG - Sudah seperti masalah umum bahwa banyak Tenaga Harian Lepas (THL) Kabupaten Kampar tidak menerima gaji. Satu persatu informasi dari berbagai instansi terbuka ke publik. Giliran THL bidang kesehatan yang mengadukan nasib mereka ke DPRD Kabupaten Kampar pada Jumat (20/4/2018).

Rombongan yang berjumlah sekitar 40 orang itu diterima Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri di ruang kerja hingga petang hari. Berbagai keluhan disampaikan. Mulai dari yang tidak dibayarkan gaji hingga tidak jelasnya status mereka sebagai petugas di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang merupakan program Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Kampar.

Dalam audiensi tersebut diketahui ada ratusan jumlah petugas kesehatan di RTK yang hadir di setiap desa yang ada Kabupaten Kampar. Namun, mereka yang mendapatkan SK pada 2017 tidak menerima gaji atau honor mereka. Ada yang mengaku pernah menerima, tapi hanya sebulan. Ada juga yang mengaku SK mereka ditahan.

Mereka yang datang dari berbagai desa di Kabupaten Kampar, termasuk dari Kampar Kiri Hulu. Bahkan dari Desa Gema datang suami istri, tapi pulang hari dari Kubang Raya tempat tinggal mereka. Tidak bergaji sejak November 2017 tapi harus pulang hari karena memiliki dua anak yang masih kecil, mereka tidak tahan. Akhirnya mereka bergabung untuk mengadu.

Mendengar aduan ini Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri sempat merenung. Bukan kali ini saja dirinya menerima aduan serupa. Hampir sepanjang tahun ini dirinya menghadapi aduan THL, guru honorer, BNK hingga tenaga kesehatan yang terlantar dan gaji tidak dibayar.

''Ini ada yang statusnya diakui ada yang katanya tak diakui, ini tidak bisa dibiarkan seperti ini, karena ini mereka bekerja. Mereka dari Air Tiris ke Tapung Hulu, dari Kubang ke Gema tapi gaji tak bayar. Ini tugas dinas kesehatan mencarikan solusinya, perjelas status mereka, berapa mereka layak mendapatkan haknya carikan solusinya,'' sebut Fikri.

Saat mendengar aduan itu, Fikri langsung meminta staffnya menelpon Kepala Dinas Kesehatan untuk hadir. Belakangan yang akhirnya hadir mewakili adalah Kabid Kesmas Dwi Andriani bersama sejumlah staff. Fikri meminta Dwi pertama untuk mendata dahulu berapa jumlah seluruh petugas RTK yang ada di Kabupaten Kampar.

''Siapkan itu dulu, hari Selasa depan itu harus sudah ada karena sudah diagendakan Rapat Dengar Pendapat langsung dengan Kepala Dinas langsung. Masalah ini tidak boleh didiamkan, kami bisa membantu mencarikan solusinya,'' kata Fikri.

Dwi yang hadir hanya sebagai perwakilan tidak bisa berbicara banyak. Namun dirinya berjanji akan menyelesaikan persoalan data sebelum rapat dengar pendapat nanti. ''Memang solusinya nanti akhirnya ke DPRD, yang jelas ini saya dengarkan dan terima dulu keluhannya,'' sebut Dwi.

Kendati berjanji memperjuangkan nasib mereka, namun Fikri menasehati para tenaga kesehatan itu agar mereka bersabar. Pasalnya daftar antrian honorer yang belum jelas nasibnya di Kampar saat ini masih panjang. Bahkan ada ratusan guru honor HK 2 yang sdah berstatus honorer sampai 15 tahun dengan gaji berkisar 200-500 ribu perbulan. Apalagi kata dia, tenaga kesehatan Dinas Kesehatan ini masih muda-muda. ***