Sebelum Viral, Ketua PDIP Bima Sudah Berkali-kali Ditegur Polisi

JAKARTA - Ketua DPC PDIP Bima Ruslan Usman dicopot dari jabatannya karena membentak polisi saat hendak ditilang. Ternyata, itu bukan pertama kalinya Ruslan ditegur polisi.

Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) AKBP I Komang Suartana mengatakan Ruslan marah karena ditindak polisi. Padahal Ruslan sudah berkali-kali ditegur karena spesifikasi dan pelat nomor kendaraannya tak sesuai dengan STNK.

"Itu (ditilang) penyebabnya, pertama, kendaraan itu tidak sesuai dengan spec (spesifikasi). Kemudian juga tidak sesuai dengan pelat kendaraannya. Sudah ditegur berkali-kali," kata I Komang saat dihubungi, Senin (23/4/2018).

I Komang merinci Ruslan sudah ditegur pada Selasa (17/4) lalu oleh kasatlantas. Ruslan berjanji memasang pelat nomor asli.

Kemudian, selang dua hari berikutnya, Ruslan kembali ditegur. Saat itu dia beralasan hendak ke bengkel untuk memasang pelat nomor yang asli.

Peristiwa ketiga terjadi pada Minggu (23/4) kemarin. Ruslan didapati mengendarai mobil yang pelat nomornya belum diganti. Selain itu, diketahui Ruslan tak membawa SIM sehingga kasatlantas menyita STNK.

Ruslan diminta ke kantor polisi untuk mengambil STNK jika pelat nomor mobilnya sudah diganti. Tapi, dalam perjalanan, Ruslan menyetop mobil kasatlantas dan melampiaskan amarah.

"Yang ketiga, baru pas di jalan, ditindak Kasatlantas, lalu rasa arogansinya keluar," ujar I Komang.

Saat ini, mobil Ruslan sudah dikembalikan setelah dia membayar uang denda tilang dan memasang pelat nomor mobilnya sesuai dengan STNK. Namun polisi mengatakan akan kembali menindak bila Ruslan melanggar aturan lagi.

Sebelumnya diberitakan, Ruslan juga disanksi partainya. Ruslan dicopot dari posisinya oleh PDIP karena dianggap melakukan tindakan tidak terpuji.

"DPP PDI Perjuangan melakukan pembebastugasan Ketua DPC PDIP Bima, NTB, Ruslan Usman atas tindakannya yang tidak terpuji, yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh anggota partai sekalipun," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (23/4). 

Keputusan itu diambil setelah DPP PDIP mendengarkan masukan dari Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun dan DPD PDIP NTB. Ulah Ruslan itu dianggap arogan. 

"Ruslan seharusnya sebagai pimpinan partai memberikan keteladanan, taat pada mekanisme dan budaya hukum, bukannya bertindak arogan yang sangat tidak pantas sebagai elite partai," ujar Hasto. ***