Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Performa Apik Berbuah Manis, Zanadin Faris Dipanggil Timnas Indonesia
Sepakbola
21 jam yang lalu
Performa Apik Berbuah Manis, Zanadin Faris Dipanggil Timnas Indonesia
2
Peserta Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Surprise dengan Konsep Sports Entertainment
Beladiri
23 jam yang lalu
Peserta Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Surprise dengan Konsep Sports Entertainment
3
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
Sepakbola
5 jam yang lalu
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
4
Ancol Berikan Akses Gratis Penyandang Disabilitas se-Indonesia
Metropolitan
24 jam yang lalu
Ancol Berikan Akses Gratis Penyandang Disabilitas se-Indonesia
5
Menpora Erick Sebut Pencoretan Cabor Olimpiade di SEA Games 2027 Khianati Perjuangan Atlet
Kemenpora
21 jam yang lalu
Menpora Erick Sebut Pencoretan Cabor Olimpiade di SEA Games 2027 Khianati Perjuangan Atlet
6
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
Nasional
6 jam yang lalu
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
Home  /  Berita  /  Riau

Ratusan Juta Hingga Puluhan Miliar, Perusahaan di Pelalawan Tunggak PPJ Non PLN

Ratusan Juta Hingga Puluhan Miliar, Perusahaan di Pelalawan Tunggak PPJ Non PLN
Ilustrasi (Foto Internet)
Rabu, 02 Mei 2018 10:45 WIB
Penulis: Farikhin
PELALAWAN - Sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tercatat masih menunggak Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, mengaku kesulitan melakukan penagihan.

"Kepada perusahaan yang masih menunggak PPJ non PLN, diimbau untuk segera melunasi," kata Kepala BPKAD Pelalawan, Davidson Saharuddin, kepada GoRiau.com.

Meski begitu, Davidson belum menyebutkan secara rinci daftar nama-nama perusahaan yang masih menunggak PPJ non PLN. Jumlah tunggakan bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar.

"Ada beberapa perusahaan, ada salah satu perusahaan besar. Jumlah tunggaan terbanyak sekitar Rp 24 miliar, sedangkan terkecil ratusan juta," sebutnya.

Sambung mantan Kabag Hukum ini, tunggakan PPJ non PLN mulai dari tahun 2016 hingga 2017. Atas keterlambatan perusahaan melakukan pembayaran PPJ non PLN, maka diberlakukan denda.

"Upaya penagihan sudah kita lakukan, bahkan kita sudah menyurati perusahaan yang bersangkutan. Tentu diberlakukan denda atas keterlambatan pembayaran, 2 persen dari nilai tagihan," pungkas Davidson, Rabu (2/5/2018). ***

Kategori:PON, Riau
wwwwww