Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Ini Rincian Uang Pensiun dan Rumah Dinas yang Menantinya
Nasional
20 jam yang lalu
Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Ini Rincian Uang Pensiun dan Rumah Dinas yang Menantinya
2
Prabowo Bahas Konsekuensi Konstitusional di Istana Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri
Nasional
20 jam yang lalu
Prabowo Bahas Konsekuensi Konstitusional di Istana Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri
3
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Lima Paragraf
Nasional
19 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Lima Paragraf
4
Gibran Rakabuming Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI, Proses Pengganti Wapres Segera Bergulir
Nasional
22 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI, Proses Pengganti Wapres Segera Bergulir
5
NOC Indonesia Buka Peluang Pendidikan Internasional Bagi Atlet Melalui Program ISA
KOI
16 jam yang lalu
NOC Indonesia Buka Peluang Pendidikan Internasional Bagi Atlet Melalui Program ISA
6
Indonesia Rising Giant, Ical Syamsudin: Antara Optimisme, Ambisi, dan Tantangan
Umum
24 jam yang lalu
Indonesia Rising Giant, Ical Syamsudin: Antara Optimisme, Ambisi, dan Tantangan
Home  /  Berita  /  Riau

Selesai Bahas LKPJ 2017, Pansus I DPRD Inhil Simpulkan Data Tak Lengkap dan Tak Sesuai dengan Kondisi Kekinian

Selesai Bahas LKPJ 2017, Pansus I DPRD Inhil Simpulkan Data Tak Lengkap dan Tak Sesuai dengan Kondisi Kekinian
Juru Bicara Pansus I, Wisnaria.
Jum'at, 04 Mei 2018 19:13 WIB
Penulis: Rida Ayu Agustina
TEMBILAHAN-Panitia Khusus (Pansus) I, DPRD Inhil, Riau telah selesai melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2017.

Paripurna istimewa penyampaian rekomendasi Pansus terhadap LKPJ pun telah dilaksanakan, Senin (30/4/2018) lalu.

Seperti yang dilaporkan Juru Bicara Pansus I, Wisnaria bahwa sebagian data yang disajikan dalam buku LKPJ tahun 2017 tidak lengkap.

Selain itu, sebagian data tidak sesuai dengan kondisi kekinian bahkan beberapa data penting justru tidak bisa ditampilkan lantaran tidak adanya data dan informasi terutama data dan kondisi tahun 2017.

Karana data tak lengkap, gambaran umum kondisi daerah dalam tatanan kebijakan dan kondisi eksisting yang berkenaan dengan potensi daerah, keunggulan daerah, target capaian kesejahteraan, kelemahan daerah dan lainnya menjadi sulit dalam penilaian.

"Ini tentunya akan menyulitkan OPD dalam menargetkan target indikator kinerja dan out come pada program kegiatan yang akan dicapai," jelas Wisnaria.

Padahal keberhasilan sebuah kebijakan yang baik, dikatakannya tidak terlepas dari proses pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang obyektif, akurat, valid, reliable dan akuntable sesuai dengan kondisi yang ada.

"Persoalan data adalah bagian terpenting dalam pengambilan kebajikan, untuk itu kepada Pemkab melalui Bappeda Inhil agar membangun pusat data yang mempunyai basis data yang lengkap, terpecaya, valid dan senantiasa diperbaharui," tukas Wisnaria.(ayu)

Kategori:Metropolitan, Riau
wwwwww