Ribuan Massa Cipang Rohul Desak Plt Gubernur Riau Ajukan Surat Penolakan Pembangunan Waduk Lompatan Harimau ke Presiden Jokowi

PEKANBARU - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cipang ini mendesak Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim untuk meneruskan surat penolakan pembangunan Waduk Rokan Kiri atau Waduk Lompatan Harimau yang akan menenggelamkan empat desa di Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Tibawan, dan Desa Cipang Kanan ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, pembangunan Waduk Rokan Kiri sendiri merupakan Proyek Strategis NaSional (PSN) yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan debit air guna irigasi, air bersih dan sumber listrik. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pembangunan mega proyek yang memakan dana sekitar Rp3 triliun ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat Provinsi Riau ataupun rakyat Cipang Raya yang kenyataannya telah memiliki sumber listrik sendiri, air bersih dan hidup yang cukup sejahtera di kampung halamannya.

"Namun, kami terancam dikorbankan atas nama pembangunan itu," kata Ali Mahmuda, salah seorang peserta aksi di Kantor Gubernur Riau, Rabu (9/5/2018).

Jika berkaca dari pengalaman pembangunan PLTA Koto Panjang, lanjit Ali, proyek yang digadang-gadang mampu mengubah wajah Kabupaten Kampar ke arah yang lebih cerah, nyatanya meninggalkan luka bagi 200 KK yang hingga kini tidak mendapatkan ganti rugi dan hilangnya kampung halaman bagi 26.444 KK dan sumber perekonomian berupa sawah dan kebun 8.899 hektare.

"WALHI Riau dan lembaga lainnya, bersama Mahasiswa dan masyarakat mendapati kenyataan bahwa proyek ini membawa kepentingan segelintir kelompok orang saja. Mengingat kebutuhan listrik dan air bersih Provinsi Riau hari ini cukup baik. Maka menjadi pertanyaan 74,40 mega," urainya. ***