Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
Kemenpora
12 jam yang lalu
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
2
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
Nasional
10 jam yang lalu
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
3
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Kemenpora
12 jam yang lalu
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
4
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
Sepakbola
9 jam yang lalu
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
5
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
Basket
14 jam yang lalu
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
6
Lawan Persib, Mundari Karya Optimistis Curi Poin
Sepakbola
8 jam yang lalu
Lawan Persib, Mundari Karya Optimistis Curi Poin
Home  /  Berita  /  Riau

Perda Penurunan Pajak Pertalite Ternyata Masih Dalam Proses Evaluasi

Perda Penurunan Pajak Pertalite Ternyata Masih Dalam Proses Evaluasi
internet
Selasa, 15 Mei 2018 15:34 WIB
Penulis: Winda Mayma Turnip
PEKANBARU - Sudah cukup lama sejak perda tentang penurunan pajak pertalite di paripurnakan DPRD Riau, namun sampai saat ini harga pertalite tetap diangka Rp8.150. Ternyata, perda tersebut sampai hari ini masih dalam tahap evaluasi oleh Kemendagri. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Selasa, (15/5/2018).

"Pansusnya kan sudah kita bentuk, membahas perda, dan perda penurunan pajak pertalite sudah kita ketuk palu dalam Paripurna. Kita lihat juga bagaimana perkembangan perda tersebut nanti, tapi saat ini masih dalam evaluasi perda oleh Kemendagri," paparnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau Sumiyanti mengatakan hal senada. Ditambahkannya, terkait perda tersebut dikonsultasikan lagi kepada kementrian keuangan (Kemenkeu) untuk disinkronkan.

Sumiyanti menuturkan pihaknya juga mempertanyakan terkait kebijakan pimpinan dewan yang membawa perda tersebut ke Kemenkeu. Meskipun berdasarkan aturan, perda yang telah disahkan oleh dewan seharusnya di evaluasi Kemendagri, kemudian di berikan ke Pemprov Riau.

"Kemarin saya bertanya kepada pimpinan, katanya perda ini sedang disinkronkan dan dibawa ke Kemenkeu. Saya tidak tahu juga, kenapa dibawa kesana, karena seharusnya, sesuai aturan perda yang sudah di sahkan paripurna dibawa ke Kemendagri dan setelah itu dikembalikan ke Pemprov Riau.

Selain dari itu, berdasarkan penjelasan Sumiyati, pihak dewan sudah menyelesaikan tugasnya sebagaimana mestinya dengan mengesahkan perda yang dimaksud. Tingal menunggu keluarnya nomor registrasi dari Kemendagri untuk selanjutnya Pemprov menindaklanjuti perda itu.

"Kalau tugas kita di dewan sudah selesai, karenakan sudah pengesahan. Sudah dibawa ke Kemendagri dan menunggu nomor registrasi, kemudian diserahkan ke Pemprov untuk ditindaklanjuti," ungkapnya. ***

wwwwww