Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
Olympic
23 jam yang lalu
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
2
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
Olympic
22 jam yang lalu
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
3
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
13 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
4
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Metropolitan
11 jam yang lalu
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
5
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
Sepakbola
22 jam yang lalu
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
6
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
Sepakbola
22 jam yang lalu
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
Home  /  Berita  /  Riau

Husaimi Hamidi Menyayangkan Rumitnya Persyaratan Bantuan Pembangunan Masjid di Riau

Husaimi Hamidi Menyayangkan Rumitnya Persyaratan Bantuan Pembangunan Masjid di Riau
net
Jum'at, 25 Mei 2018 12:35 WIB
Penulis: Winda Mayma Turnip
PEKANBARU - Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebuah gedung ibadah di Riau, dinilai menyulitkan masyarakat untuk meminta bantuan pembangunan masjid di daerahnya. Karena, setidaknya ada sekitar 20 syarat yang harus dilengkapi agar bantuan dapat disalurkan.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi V DPRD Riau Husaimi Hamidi, Jumat, (25/5/2018). Pihaknya berharap kerumitan ini bisa lebih disederhanakan, terutama untuk masyarakat desa.

"Masyarakat inikan sering mengadu ke dewan, mengenai perizinan yang mengurusnya dipersulit. Misalnya masjid di Rokan Hilir itu ada yang hampir masuk sungai," paparnya.

"Persyaratan NPWP misalnya, masyarakat desa bisa kebingungan diminta itu. Saya lihat kemarin izinnya bisa sampai 20-an, padahal pemahaman masyarakat desa tentang administrasi masih minim," ujarnya.

Selanjutnya, Husaimi menghimbau agar persyaratan administrasi itu mudah dipahami dan dilengkapi oleh masyarakat, tetapi tidak boleh dilanggar. Ujarnya, untuk persyaratan administrasi yang mudah saja, masyarakat desa kadang mengupahkan orang lain untuk mengerjakan.

"Buatlah aturan itu yang mudah, tapi tidak bisa dilanggar, kita inikan membantu masyarakat. Sedangkan yang mudah saja, masih diupahkan ke orang lain," tuturnya. ***

Kategori:Olympic, Riau, PON
wwwwww