Alumni Unri Jadi Terduga Teroris, BMJ-RJCI Desak Universitas Riau Segera 'Bersih - Bersih' Paham Radikal

PEKANBARU - Rektor Universitas Riau harus segera melakukan 'bersih - bersih' paham radikalisme secara total dilingkungan kampusnya, pasca penggeledahan yang dilakukan Densus 88 Anti-Teror dan Polda Riau, (2/6/2018) lalu di gelanggan Mahasiswa, Fisipol, Unri. Ditemukannya 4 Bom rakitan siap ledak dan barang bukti lain yang rencananya akan disasarkan ke DPRD Riau dan gedung DPR RI adalah 'alarm peringatan' yang cukup keras, untuk menyadarkan bahwa pendidikan di Provinsi Riau telah disusupi benih teroris dan harus segera dibersihkan.

Hal itu disampaikan Majelis Pembina Organisasi (MPO) Barisan Mahasiswa Jokowi (BMJ), Pagar PS kepada GoRiau.com, Minggu, (3/6/2018). BMJ berharap pihak kampus segera mengambil tindakan cepat dan tepat, sebelum unsur radikal itu menjalar lebih luas.

"Jika kampus sudah dijebol benih - benih radikalisme, oleh stakeholdernya, pasti menjadi preseden buruk yang mencoreng nama univeristasnya. Unri harus segera mengantisipasi 'alarm' tanda bahaya ini, dan harus segera melakukan upaya pembersihan agar benih terorisme ini tidak sampai tumbuh, tanpa dapat dikendalikan," ujar Pagar.

Menurut Pagar, jika tidak segera melakukan pembersihan ini, kenyamanan dan keamanan kampus akan terancam dikemudian hari, bahkan keamanan Provinsi dan Negara. Untuk itu, semua jenjang dan jajaran Kampus Universitas Riau, baik mahasiswa maupun pegawai, dan seluruh yang ada dilingkungan kampus harus 'bersih'.

"Kondusivitas kampus akan terusik.  Muncul rasa ketakutan dan ketidaknyaman dalam lingkungan kampus.  Seakan-akan kampus sudah tidak aman lagi.  Ini amat berbahaya," jelas Pagar. 

Disambung oleh Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional RJCI, Raya Desmawanto menuturkan, penangkapan teroris di lingkungan baru kali ini terjadi, dan terjadi di Unri. Ini membuktikan bahwa terorisme sudah semakin berani dan bahkan bersarang di dalam kampus. Seolah menganggap bahwa kampus telah menjadi tempat yang nyaman untuk bersembunyi, karena tidak adanya pengawasan ketat. Terbukti, mereka bahkan merakit bom di lingkungan kampus itu.

"Ini tanggung jawab struktural Pak Rektor, Dekan dan pimpinan lainnya. Beliau kiranya harus mawas dan melakukan gerak cepat untuk "membersihkan" kampusnya.  Perlu dilakukan langkah luar biasa,  tidak lagi sekadar himbauan,  namun lebih pada tindakan, jangan sampai kampus Unri menjadi sarang mereka!" tegas Raya Desmawanto yang juga merupakan alumnus FISIP Universitas Riau. 

Sebagai alumni,  Raya mengaku khawatir dengan fakta tertangkapnya teroris di dalam kampus almamaternya.  Ia menduga,  teroris tersebut tidak bekerja sendiri,  namun kemungkinan aktif melakukan pembinaan ke dalam kampus, diduga menebar benih radikalisme dan gerakan anti-Pancasila ke kalangan mahasiswa yang bisa didoktrin. 

"Muncul spekulasi,  tersangka yang diamankan Densus 88 kemungkinan melakukan pembinaan di kalangan mahasiswa atau stakeholder kampus lainnya.  Ini harus dideteksi dan diungkap agar penyebarannya bisa dihentikan dan diberangus.  Kita menunggu langkah konkret dari pihak kampus," tegas Raya. 

"Kampus-kampus kita tampaknya sudah berada dalam status 'lampu kuning' dalam gerakan radikalisme.  Kita meminta operasi pembersihan kampus dari benih radikalisme dan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila untuk dibasmi secara total.  Jangan dikasih kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lahan subur bagi aktivitas radikalisme.  Kampus justru harus menebar peradaban Pancasila,  bukan peradaban radikalisme,  sektarian dan kekerasan," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, BMJ yakni organisasi sayap berbasis mahasiswa yang dibentuk Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), dan RJCI turut meminta Densus 88, BIN, dan BNPT serta institusi terkait terus melakukan pengembangan operasi penangkapan terorisme di Kampus FISIPOL, Unri. Dan pihak kampus harus berbesar hati, dengan operasi atau pengawasan yang dilakukan pasca kejadian ini.

"Operasi pembersihan kampus dari kegiatan benih radikalisme dan anti-Pancasila ini idealnya berasal dari inisiasi kampus secara internal yang didukung oleh aparat hukum dan otoritas negara yang terkait.  Kampus harus membuka diri karena memang kondisinya sudah tidak biasa lagi," pungkas Raya. (rls)