Pengalihan Pembangunan Jalan di Pandrah ke Juli Bireuen Dipertanyakan Dewan

BIREUEN - Rencana pengalihan pembangunan jalan ke lokasi pabrik berbahan baku kelapa di Cot Batee Geuleungku, Kecamatan Pandrah ke kawasan Juli, Kabupaten Bireuen dipertanyakan pihak anggota DPRK setempat.

Pasalnya,  pembangunan jalan ke lokasi pabrik yang rusak parah tersebut telah diplotkan dari tahun 2017 lalu melalui dana Otsus sebesar Rp2,5 miliar.

“Awalnya kami di dewan dan pihak eksekutif sudah membahas perihal pembangunan jalan tersebut. Rencananya dikerjakan 2017 lalu.

Tapi beberapa waktu lalu, Bupati Bireuen Saifannur mengirimkan surat kepada dewan, mengalihkan dan memindahkan pembangunan jalan tersebut ke Urok Anoe, Juli,” kata anggota DPRK Bireuen, Suhaimi Hamid, Sabtu (23/6/2018).

Untuk sarana itu, tambah Suhaimi sempat dianggarakan dana Rp 400 juta dari APBK Bireuen guna pengerasan jalan, namun hasil Pokja VI yang turun langsung ke lapangan,  hal itu  tidak terealisasi, dan hanya bisa dibuldozer atau digreder.

Sebelumnya pada pembahasan di Banggar, Ia sempat tidak setuju pembangun jalan menuju lokasi pabrik tersebut. Namun karena dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, apa lagi kawasan industri, makanya dewan dan Pemkab Bireuen kemudian menyepakati pembangunan jalan tersebut.

“Tapi sekarang anehnya, jalan tersebut tak jadi dikerjakan, dipindahkan anggaran dana Otsus itu untuk pembangunan jalan lain di Juli.  Ini melanggar aturan. Sebab, tak ada pembahasan dua pihak terkait pemindahan lokasi pembangunan, hanya berupa surat,” ujarnya.

Terakhir, kata Suhaimi ada surat Bupati terkait pemindahan lokasi pembangunan jalan. Bahkan, kabarnya ini sudah ditender pembangunanya.

“Untuk itu kita minta agar pihak pekerjaan Umum Banda Aceh tidak melanjutkan prosesnya. Ini juga perlu dilakukan audit terkait pembangunan jalan di lokasi menuju pabrik, kawasan Pandrah,” harapnya.

Di bagian lain, anggota Banggar dan Pokja VI DPRK Bireuen itu  meminta Bupati Bireuen untuk menghargai dewan, bila ada suatu kebijakan atau terkait pembangunan insfrastruktur dan lainnya, perlu adanya pembahasan kedua belah pihak.

“Jangan nantinya dianggap suara DPRK itu seperti kentut, kalau bau yang ditahan, kalau tak bau ya tak apa-apa dan dibiarkan saja.

Bupati Bireuen juga jangan hanya pandai dan sering mengucap “tak ada dusta diantara kita” kenyataannya, ternyata bertolak belakang dengan ucapannya,” sebutnya. ***