DPRD Riau Gelar Sidang Paripurna Pertama Usai Cuti Lebaran, Tapi 'Bubar' Karena Ini..

PEKANBARU - Sidang Paripurna pertama yang digelar DPRD Riau, terpaksa dibatalkan meski jumlah telah kuorum, dengan total 30 anggota dewan hadir. Paripurna yang beragenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, itu tampaknya tanpa persiapan.

Salah satu anggota DPRD Riau dari Fraksi Hanura, Muhammad Adil, ketika diwawancarai mengatakan, pembatalan paripurna ini akibat seluruh anggota DPRD Riau, belum menerima laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Sehingga, tentu saja belum melakukan pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus).

Karena ketidaksiapan itu, sebagian besar anggota dewan mengusulkan kepada pimpinan agar sidang ditunda. Pengusulan itu akhirnya disetujui, akibat protes dari sebagian besar dewan tersebut.

"Temuan BPK itu tentang anggaran, dalam 60 hari harus dikembalikan. Tetapi kami dari fraksi belum dapat laporan itu, maka kita protes agar hari ini dibatalkan saja," ujarnya, Senin, (25/6/2018).

Adil menyebutkan, jika memang temuan BPK RI sudah dikembalikan, seharusnya ada bukti seperti kwitansi dan sebagainya. Namun bukti tersebut tidak diketahui keberadaannya.

"Kalau sudah dikembalikan, mana buktinya?" tegas Adil.

Sementara itu, Adil mengatakan agenda yang dibahas dalam Paripurna ini sebenarnya sangat penting. Mengingat adanya sisa lebih anggaran (Silpa) pada 2017 lalu yang jumlahnya mengecewakan.

"Silpa kita jumlahnya 1 triliun untuk 2017, kok bisa? Inikan karena dulu perencanaannya asal - asalan. Makanya ini urgent dan harus segera dirapatkan," papar Adil yang mengungkap Paripurna akan digelar kembali Kamis depan. ***