Sistem Zonasi PPDB 2018 Temui Banyak Kendala, DPRD Riau Jadwalkan Hearing

PEKANBARU - Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 ternyata memunculkan berbagai persoalan baru dalam dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Riau. Mengapa tidak, sistem yang membingungkan masyarakat ini dinilai justru mempersulit para orang tua yang hendak menyekolahkan anak - anak atau cucunya.

Hal ini juga diakui Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson, ketika dikonfirmasi GoRiau.com, Kamis, (5/7/2018), sehingga pihaknya telah mengundang dinas pendidikan untuk membahas persolan PPDB sistem zonasi ini lebih lanjut, pada Senin (9/7) mendatang.

"Pasti penuh masalah ya, kita perlu kebijakan bersama dengan dinas pendidikan. Maka tadi kita panggil dinas pendidikan, supaya hearing (dengar pendapat), hari senin besok, supaya kita dengarkan bersama bagaimana solusi untuk permasalahn - permasalahan di PPDB itu," paparnya.

Aherson menuturkan, permasalahan yang dihadapi terkait PPDB dengan sistem zonasi ini memang sudah lama dipertimbangkan pihaknya. Sistem ini sudah dicanangkan sejak tahun lalu, namun baru diterapkan di Riau setelah mendapat teguran dari kewenangan pusat.

"Sebenarnya ini sudah dari tahun lalu dicanangkan di pemerintahan pusat, tetapi kita belum terapkan. Kemudian, ditegurlah Provinsi Riau ini, sehingga tahun 2018 ini kita terapkan," ujarnya.

Dipaparkan lebih lanjut, permasalahan yang timbul akibat sistem zonasi ini sudah dirasakan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah kapasitas sekolah yang kemungkinan berdiri di zona yang padat penduduk, atau sebuah sekolah yang berkapasitas besar berada di zona dengan kepadatan penduduk sedikit, akan kekurangan siswa.

Tidak hanya itu, siswa - siswa SMP yang sebelumnya belajar diluar kota, juga akan direpotkan dan mengalami masalah jika harus balik kampung untuk melanjutkan SMA. Oleh karena itu, Aherson berharap dalam hearing senin depan, segala persoalan yang sudah ditemukan dapat segera diselesaikan.

Ia pun berharap, DPRD, Dinas Pendidikan, Kementrian Pendidikan dan pihak terkait lainnya dapat bekerja sama untuk menyamakan suara kepada masyarakat, sehingga dapat lebih dipahami. ***