Pemkab dan DPRD Akan Rapat Bahas Nasib Tenaga Honorer Pelalawan

PELALAWAN - Wacana pengurangan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan menjadi perhatian serius eksekutif dan legislatif.

Hal ini terungkap pada sidang paripurna DPRD Pelalawan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan Fraksi di DPRD Pelalawan atas LKPj Bupati, kemarin.

Anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi Madani, H Abdullah mengatakan, pada paripurna sebelumnya fraksinya mempertanyakan nasib tenaga honorer yang akan diberhentikan oleh Pemkab.

"Jawaban pemerintah yang disampaikan pak Wabup kemarin, ternyata masalah itu akan dibahas terlebih dahulu oleh eksekutif dan legislatif sebelum diputuskan," ungkapnya.

Kedua belah pihak, kata Abdullah, akan mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut. Seperti yang disampaikan Wakil Bupati Pelalawan Zardewan saat membacakan jawaban pemerintah pada paripurna.

"Intinya, pengurangan pegawai ini bukan semata keinginan pimpinan namun karena persoalan anggaran," ujarnya.

Politisi PKS ini menyampaikan, tujuan pengurangan tenaga honorer sebagai upaya efisiensi anggaran. Sebelumnya, pengurangan gaji pegawai honorer dan pengurangan tunjangan jabatan pernah dilakukan. Namun upaya tersebut dinilai belum efektif.

"Tentu, kita juga akan mendesak Pemkab untuk memaksimalkan sumber penerimaan yang belum tergarap. Upaya mendapatkan Bankeu Provinsi dan Pusat juga dikejar, sehingga wacana pengurangan tenaga honorer bisa diminimalisir," pungkas Abdullah, kepada GoRiau.com.***