Pokja Humas Harap Pelibatan Gubernur dan Wagubsu Terpilih dalam Pembahasan Anggaran

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) disesak untuk segera melibatkan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah dalam proses pembahasan anggaran. Hal ini dipandang amat penting agar pasangan pemimpin pilihan rakyat Sumut itu bisa segera pula merealisasikan visi-misinya.

“Pelibatan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam proses pembahasan anggaran kami kira amat penting menjadi perhatian bersama, terutama Pemprovsu yang kini dipimpin seorang penjabat (Pj) gubernur utusan pusat. Kita tidak ingin Pak Edy dan Pak Ijeck (sapaan akrab Musa Rajekshah) gagal meletakkan pondasi pembangunan Sumut di 100 hari kerja pertamanya lantaran tidak sinkronnya dukungan anggaran,” ujar Ketua Pokja Humas Sumut, Supriadi, S.E., M.M., M.Si. di hadapan sejumlah wartawan di Medan, Minggu (8/7/2018).

Khusus untuk menyampaikan desakan tersebut, Pokja Humas Sumut menggelar konferensi pers, yang turut dihadiri Sekretaris Mirza Syahputra, Bendahara Abdul Salim, bahkan Indra Gunawan selaku salah satu pendiri organisasi sosial yang menghimpun kalangan profesional ini mengharapkan, desakan tersebut bisa sampai kepada pihak berkompeten dalam tempo cepat, serta menjangkau dan menjadi pengetahuan publik.

Supriadi menjelaskan, tahun buku anggaran saat ini sudah memasuki semester II 2018. Dan, sebagaimana lazimnya di pemerintahan, dalam waktu dekat segera disusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) 2018, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Dan, sebagaimana diketahui pula, sebagai pemenang Pilkada di Sumut, 27 Juni 2018, Pasangan ERAMAS (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah) lah yang nantinya akan menjalankan anggaran tersebut.

“Kita tidak menginginkan gubernur dan wakil gubernur pilihan rakyat itu nantinya terpaksa menjalankan program kerja maupun anggaran yang disusun orang lain. Artinya, tidak berdasarkan visi maupun misinya sebagai pemimpin yang menjalankan amanah rakyat Sumut,” tukas master ilmu manajemen yang juga peraih gelar Certified Human Resource Analyst (CHRA), berupa gelar non akademik bagi para ahli pengembangan sumber daya manusia (SDM) dari The American Academic Project Management (AAPM) yang berpusat di Amerika Serikat (USA), ini.

Indra Gunawan menimpali, pihak lain yang patut turut didesak untuk segera melibatkan pasangan ERAMAS dalam proses pembahasan anggaran dan program pembangunan bagi daerah ini adalah DPRD Sumut. Sebab, sebagai counter part (lembaga pembanding) pemerintah, DPRD Sumut berhak menyetujui ataupun menolak rancangan yang diajukan Pemprov Sumut.

“Pak Edy dan Pak Ijeck akan kehilangan waktu satu tahun, jika tidak segera dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran dan program pembangunan. Sebab, untuk kurun waktu satu tahun ke depan, keduanya hanya menjalankan apa yang sudah disusun orang lain. Pak Eko Subowo yang ditunjuk oleh Mendagri sebagai Pj Gubsu pasca purna tugasnya Tengku Erry dan Bu Nurazizah Marpaung kita yakini tidak utuh memahami kebutuhan Sumut, apalagi bila diharap memahami visi-misi Pak Edy-Pak Ijeck,” tukas Indra.

Baik Indra, Supriadi, Mirza maupun Abdul Salim kemudian sepakat menyebut Pemprov Sumut yang dikendalikan Pj Gubsu Eko Subowo dengan sengaja menggagalkan realisasi visi-misi Pasangan ERAMAS, setidaknya untuk kurun waktu satu tahun, jika tidak segera melibatkan pasangan pilihan rakyat itu dalam penyusunan anggaran. Dan, ini akan menimbulkan kemarahan warga Sumut.

“Apa yang berlaku di Jakarta, saat Pemprov DKI membentuk tim transisi dengan melibatkan Anis-Sandy sebagai gubernur/wakil gubernur terpilih, sebenarnya bisa dijadikan yurisprudensi (acuan hukum),” ungkap Indra.

Abdul Salim menambahkan, pelibatan pemimpin terpilih dalam proses penyusunan anggaran merupakan hal mendasar dalam proses peralihan pimpinan hasil kontestasi demokrasi. Dan, tidak terpenuhinya hal mendasar seringkali membuat pemimpin terpilih gagal menjalankan visi-misinya.

“Ini kali ketiga Sumut menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur langsung. Dua periode sebelumnya, boleh dibilang kita gagal mengawal proses peralihan pimpinan. Kita tidak ingin terulang lagi. Mari kita kawal bersama,” ajaknya.*