Tak Kunjung Beroperasi, Perusahaan Pemenang Tender Pasar Modern Sorek Dinilai tak Serius

PANGKALAN KERINCI - Pasar Modern Sorek belum juga beroperasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan mempertanyakan keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan pemenang tender.

"Pengelolaan pasar sudah diserahkan ke pihak ketiga melalui lelang, Juni 2017 lalu. Tapi sampai sekarang belum juga beroperasi," kata Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) II Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2017, Tengku Khairil, Rabu (11/7/2018).

Pasar Modern Sorek yang berlokasi di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Kecamatan Pangkalan Kuras, belum juga bergeliat. Bahkan, tunggakan listriknya hampir Rp 100 juta dan akan diputuskan oleh PLN. 

"Kita sudah turun dengan dinas terkait, janji mereka perusahaan pemenang tender (PT Bina Karya Pelalawan) sebelum Lebaran Idul Fitri akan dioperasikan, tapi kenyataannya sampai hari ini belum terlihat," ujar Tengku Khairil.

Padahal, kata politisi Hanura, perusahaan pemenang tender pengelolaan Pasar Modern Sorek yakni PT Bina Karya Pelalawan berwenang mengelola secara keseluruhan operasional pasar.

"Kalau memang tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan, kita minta segera diputus hubungan kerja. Sekarang tinggal keinginan Pemda lagi, karena perusahaan tidak lagi serius," tandasnya.

Menurut Tengku Khairil, padahal masyarakat sangat berharap dan menunggu-nunggu Pasar Modern Sorek segera beroperasi. Terutama masyarakat pedagang.

"Masyarakat menunggu pasar ini beroperasi, sedangkan perusahaan pemenang tender hanya bisa janji-jani saja. Kalau mereka tak serius, sebaiknya segera ditender ulang," tegasnya.

Diberitakan GoRiau.com sebelumnya, Kepala Diskoperindag Pelalawan, Zuherman Das menjelaskan bahwa PT Bina Karya Pelalawan dipimpin oleh Hendrik Cahyono sebagai direktur yang beralamat di Jalan Perjuangan, Pangkalan Kerinci.

Kerjasama pemanfaatan aset daerah ini, nilai total kontribusi pengelola ke Pemda mencapai Rp 22.654.721.582. Sedangkan nilai total kontribusi pembagian keuntungan sebesar Rp 15.515.445.418 dengan masa kontrak pelaksanaan selama 30 tahun.

"Setiap bulannya, pengelola dikenakan kontribusi kepada Pemda sebesar Rp 320 juta setahun," sebut Zuherman Das. ***