Krisis Keuangan, Ribuan Honorer Pelalawan Terancam Dirumahkan

PANGKALANKERINCI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalalawan berencana melakukan pengurangan besar-besaran Pegawai Tidak Tetap (PTT). Wacana merumahkan pegawai honorer ini telah bergulir sejak bulan lalu.

"Kalau soal itu bisa langsung ditanyakan ke pimpinan," kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BPK2D) Kabupaten Pelalawan, Edi Suriandi, Kamis (12/7/2018).

Disampaikannya, ia akan melakukan apa yang diarahkan oleh Bupati, sebagai pimpinannya. Jika terjadi pengurangan pegawai honorer dan sudah menjadi keputusan pimpinan, akan dijalankan.

"Saya ikut arahan pimpinan saja. Kalau itu keputusan tentu dilaksanakan," tandas Edi Suriandi, dihubungi GoRiau.com.

Sebelumnya. Bupati Pelalawan, HM Harris tetap bersikukuh pada rencananya untuk merumahkan ribuan pegawai honorer jika Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih tetap nihil.

"Kalau Bankeu tahun 2019 mendatang masih juga nihil, tidak ada cara lain selain merumahkan pegawai honorer kita," jelasnya.

Menurut Harris, dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi beberapa tahun terakhir, memaksa Pemkab untuk melakukan pemangkasan kegiatan fisik atau infrastruktur.

"Setiap tahun kita harus menganggarkan hampir Rp 90 miliar untuk membayar  gaji pegawai honorer. Dengan kondisi sekarang sangat berat, apalagi kita tak dapat Bankeu Provinsi tahun ini," tutup Harris. ***