Gubri Harus Libatkan Gubernur Terpilih Bahas RAPBD Riau 2019

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman (Andi Rachman) harus melibatkan tim anggaran gubernur terpilih Riau, Syamsuar, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau 2019. Sebab, yang akan menjalankan APBD 2019 tersebut adalah Gubernur Riau periode 2019-2024.

Demikian pendapat pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Riau (UIR) Dr H Ahmad Tarmizi Yusa, MA. Tarmizi menjelaskan, tim anggaran gubernur terpilih perlu dilibatkan agar APBD Riau 2019 bisa mengakomodir visi-misi atau janji-janji politik gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih tersebut.

''Visi-misi pasangan Syamsuar-Edy Natar Nasution harus terakomodir dalam APBD 2019. Kalau tidak, maka akan menjadi beban politik bagi Syamsuar-Edy. Sebab, masyarakat akan menuduhnya mengingkari janji-janji yang disampaikannya saat kampanye,'' kata mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UIR tersebut, kepada GoRiau.com, Minggu (15/7/2018).

Untuk itu, lanjut Tarmizi, Syamsuar perlu segera menyiapkan tim anggaran yang akan dilibatkan dalam pembahasan RAPBD Riau 2019 tersebut.

''Mungkin saja timnya sudah disiapkan gubernur terpilih. Kalau belum, maka harus segera disiapkannya. Bisa saja menggunakan istilah tim sinkronisasi RAPBD Riau 2019,'' ujarnya.

Tarmizi menyarankan Riau belajar ke DKI Jakarta. Setelah Anies Baswedan ditetapkan sebagai gubernur terpilih DKI Jakarta 2017 lalu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera meminta Anies menyiapkan tim sinkronisasi RAPBD DKI 2018. Anies pun menyiapkan tim yang dipimpin Sudirman Said. Sehingga visi-misi Anies-Sandi bisa terakomodir dalam APBD DKI 2018.

''Kebijakan yang diterapkan DKI Jakarta ini sangat bagus dan patut dijadikan contoh oleh Riau,'' sarannya.

Tarmizi juga mengingatkan para anggota DPRD Riau, khususnya anggota Dewan yang berasal dari partai-partai pengusung pasangan Syamsuar-Edy pada Pilgubri 2018, memperjuangkan visi-misi Syamsuar-Edy terakomodir dalam APBD 2019.

''Anggota DPRD Riau, khususnya mereka yang berasal dari partai-partai pengusung Syamsuar-Edy, harus intensif mengomunikasikan dengan tim anggaran Pemprov Riau agar janji-janji politik Syamsuar-Edy bisa diakomodir dalam APBD Riau 2019,'' ucapnya.

Dijelaskan Tarmizi, tiga bulan pertama atau seratus hari pertama masa kepemimpinan Syamsuar-Edy, akan dijadikan ukuran oleh masyarakat untuk menilai kesungguhan Syamsuar-Edy mewujudkan janji-janji politiknya. ''Kalau timnya tidak dilibatkan dalam pembahasan RAPBD, maka janji-janji politik Syamsuar kemungkinan tak akan terakomodir dalam APBD 2019. Kalau itu terjadi, jelas Syamsuar-Edy tak mungkin mewujudkan janji-janji politiknya secara maksimal pada tahun 2019. Dengan kata lain, janji-janji politiknya hanya menjadi beban politik bagi Syamsuar-Syamsuar-Edy pada tahun pertama kepemimpinannya,'' ujarnya.

Tarmizi mengingatkan, dalam pembahasan RAPBD Riau, semua pihak terkait harus punya niat baik mengedepankan kepentingan masyarakat Riau. ''Kalau sama-sama punya niat baik mengedepankan kepentingan rakyat Riau, maka visi-misi Gubernur Riau saat ini dengan gubernur terpilih Riau akan lebih mudah disinkronkan dalam APBD 2019,'' tandasnya. ***