DPD RI Sesalkan Pernyataan Mendag Soal Ayam Tak Bertelur Karena Piala Dunia

JAKARTA - Melonjaknya harga telur ayam saat ini sangat luar biasa dan begitu terasa dimasyarakat. Semakin miris ketika melihat banyak ibu-ibu rumah tangga yang harus mengantri dan berdesakan hanya untuk membeli telur retak atau pecah.

Guna mengantisipasi hal itu, menurut Anggota Komite II DPD RI dapil DKI Jakarta, Dailami Firdaus, harus ada langkah langkah yang cepat tepat dan terukur dalam mengatasi lonjakan harga.

"Telur itu bagi masyarakat sudah menjadi lauk utama karena harganya yang relative terjangkau. Jadi bagaimana kalau harganya melonjak," ujar Bang Dailami panggilan akrab Prof.Dr.H.Dailami Firdaus, Rabu (18/7/2018).

Menurut dia, bila mendengar dan membaca pernyataan-pernyataan baik dari Mendag maupun instansi terkait perihal lonjakan harga ini, ia mengibaratkan seperti membaca gelagat meremehkan atau asal bunyi saja.

"Bahkan disalah satu media saya membaca ada pernyataan kalau lonjakan harga telur karena gelaran piala dunia. Pernyataan pernyataan seperti itu menurut saya jelas jelas memperlihatkan bila masalah utamanya justru ada diinternal kemendag," tandasnya.

Baik kemendag dan kementan kata dia, harus duduk bersama dan mengeluarkan data yang valid serta utuh, untuk dapat menyelesaikan lonjakan harga telur tersebut. Data tersebut kata dia jangan hanya sebagai data pelindung diinstansi asing masing, namun benar benar data yang dapat dipertanggung jawabkan.

"Karena kita semua sudah sering dipertontonkan dengan perbedaan data antara ke dua instansi tersebut yang akhirnya melahirkan sebuah kebijakan yang tidak solutif dan tidak pro rakyat," ujar Bang Dailami yang mendapatkan gelar Profesor di Jiaying University yang berada di china itu.

Dengan kondisi saat ini lanjutnya, masyarakat sangatlah butuh kehadiran pemerintah, tentunya melalui kebijakan kebijakan yang pro rakyat. Bila memang ada permainan kartel dipasar hingga terjadi lonjakan harga, maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Satgas pangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) harus turun tangan.

"Permasalahan harga pangan memang harus dilihat secara kompeherensif dan utuh agar dapat diselesaikan dan tidak terulang, pembenahan dari hulu hilir harus menjadi point utama dalam penyelesaian lonjakan lonjakan harga pangan," tutupnya.***