Rendahnya APBD, Zulkifli AS: Pembangunan Infrastruktur Dumai Perlu Sentuhan Pemprov Riau

DUMAI - Dumai merupakan kota industri yang terletak di wilayah pesisir Provinsi Riau. Letaknya yang strategis membuat Dumai menjadi pilihan investasi industri dari berbagai daerah. Namun, meskipun banyaknya investasi hingga triliunan rupiah, tidak serta merta mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meningkat.

Walikota Dumai, Zulkifli AS mengatakan kepada GoRiau.com, Jumat (27/7/2018) mengatakan, bahwa kecilnya APBD membuat pemerintah daerah harus menyusun strategi yang tepat dalam membelanjakan anggaran yang sudah ditetapkan.

"Hasil rapat paripurna disetujui APBD Kota Dumai tahun 2018 sebesar Rp1.065.179.815.609. Yang nantinya akan digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung," kata Zulkifli AS.

Ia berharap meskipun APBD Dumai kecil, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ikut berperan dalam pembangunan fisik dan non fisik di Kota Dumai. Dengan adanya bantuan dari anggaran Pemprov Riau, Kota Dumai bisa lebih sejahtera dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

"Saat ini kami memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada. Baik itu fisik dan non fisik yangbbisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung," ujar Zulkifli AS.

Pemerintah Kota Dumai telah menitik beratkan pada kesesuaian antar kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platon anggaran sementara yang diusulkan dalam rancangan perda tentang APBD Kota Dumai tahun anggaran 2018 dengan komposisi pendapatan daerah pada rancangan tentang APBD tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.1.065.179.815.609.00.

"Apabila dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1.146.311.672.688,55 atau mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp81.131.857.079,55 atau 7,08 persen," ungkap Zulkifli AS.

Sementara itu, pada Ranperda APBD tahun Anggaran 2018 Kota Dumai, yakni pendapatan daerah tahun anggaran 2018, yang terdiri atas pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp245.309.400.186 yang meliputi pendapatan pajak daerah sebesar Rp117.586.537.699, hasil retribusi daerah Rp38.033.028.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp6.705.426.187, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp83.014.408.300.

Untuk belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2018, yakni terdiri dari belanja tidak langsung pada tahun 2018 Rp.505.070.227.369 untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan keuangan provinsi dan belanja tidak terduga.

Sementara untuk belanja langsung pada tahun 2018 sebeaar Rp560.109.588.240 dengan rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. ***