Waduh, Rakyat Lagi 'Menjerit', Tiket Selatpanjang - Batam Malah 'Bersemangat' Naik Hingga 80 Persen

SELATPANJANG - Krisis yang sedang dialami hampir seluruh warga, ternyata tidak mengurangi semangat pengusaha transportasi untuk menaikkan harga tiket untuk meraup untung. Bahkan tiket transportasi tujuan Selatpanjang menuju Batam naik hingga 80 persen.

Kenaikan ongkos transportasi laut ini dituang dalam surat yang ditandatangan 3 perusahaan. Yaitu Dirut PT Pelnas Lestari Indomabahari, Dirut PT Pelnas Batam Bahari Sejahtera, dan Dirut PT Pelnas Miko Natalia.

Surat itu dikeluarkan di Dumai tanggal 26 Juli 2018. Ditujukan kepada agen penjualan tiket di Selatpanjang, Tanjungbalai Karimun, dan Kota Batam.

Dari surat tersebut, ditetapkan kenaikan ongkos terhitung tanggal 1 Agustus 2018. Ditekankan juga tidak lagi ada calo penjual tiket di setiap pelabuhan. Serta tidak ada harga khusus untuk karung goni.

Selain itu, juga ada ancaman bagi pihak penjual tiket di luar harga yang telah disepakati.

Adapun kenaikan harga tersebut, Selatpanjang - Balai Rp130.000 sekali jalan, dan Rp240.000 untuk tiket PP.

Tujuan Selatpanjang ke Batam Rp180.000,- untuk satu kali keberangkatan dan Rp340.000 untuk tiket PP. Padahal sebelumnya, harga tiket Selatpanjang - Batam Rp180.000 itu untuk tiket PP.

Atas kenaikan ongkos tersebut, banyak warga mengaku kaget. Dan tak sedikit pula menyesalkan, sebab dinilai cukup tinggi. Kenaikan pun terkesan sepihak

Itu pula yang dirasakan warga Meranti. Karena setiap hari tak sedikit warga Kota Sagu berangkat ke Tanjungbalai dan Batam.

Keluhan dari warga ini cepat direspon Komisi II DPRD Kepulauan Meranti.

Untuk meminta penjelasan masala kenaikan harga tiket transportasi laut di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Komisi II akan memanggil hearing pihak terkait. Di antaranya Dinas Perhubungan, KSOP Kepulauan Meranti, Pelindo Selatpanjang, Dirut PT Pelnas Lestari Indomabahari, Dirut PT Pelnas Batam Bahari Sejahtera, dan Dirut PT Pelnas Miko Natalia

Hearing dijadwalkan besok, hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018.

"Betul, besok kita akan memanggil hearing pihak terkait," kata Ketua Fraksi PPP yang juga anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi, Selasa (31/7/2018). ***