Jokowi Diharapkan Buat Kebijakan Khusus untuk Wilayah Laut Pulau Terluar

SELATPANJANG - Sesuai nawacita, Presiden Jokowi diharapkan membuat kebijakan pembangunan khusus wilayah laut pulau terluar. Sebab, selama ini pembangunan hanya terfokus di daratan pulau terluar Indonesia.‎ Harapan itu disampaikan Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan.

Kata Fauzi, seorang presiden sangat diharapkan membuat kebijakan melalui Perpres sesuai nawacita khusus untuk wilayah laut pulau terluar. Seperti di Kepulauan Meranti, selaku wilayah terluar, juga merupakan wilayah berpulau. Membangun di wilayah berpulau, dibutuhkan dana yang lebih besar.

Kebijakan khusus atau Perpres terkait alokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Uang tersebut, diharapkan bisa berguna untuk mempercepat pembangunan wilayah laut pulau terluar Indonesia.

Ditambahkan Politisi PAN itu lagi, se Indonesia ada sekitar 68 kabupaten yang merupakan pulau terluar. Memiliki luasan wilayah laut, seperti Kepulauan Meranti.

Diharapkan, melalui Perpres itu, anggaran rutin bisa dikucurkan setiap tahun. Tak banyak, hanya 1 persen dari APBN setiap tahunnya.

Jika Perpres itu dikeluarkan, bisa menjadi penghasilan tetap daerah dan berguna untuk pembangunan.

"APBN Rp2.000 triliun, 1 persennya Rp20 triliun. Itu yang dibagikan ke 68 kabupaten (kawasan terluar berpulau-red) se Indonesia," kata Fauzi lagi.

Fraksi PAN, dikatakan Fauzi, akan terus menggulir wacana 1 persen APBN untuk kabupaten di pulau terluar. Wacana ini akan dibahas bersama teman-teman legislator dari daerah perbatasan se Indonesia.

"Di sisa waktu, kita akan kumpul dengan kawan-kawan daerah perbatasan. Kita buat seminar, gagasan kita untuk menerobos, memperjuangkan itu," katanya lagi. ***