Praktisi Hukum Riau Nilai Blok Rokan Sudah 'Pas' Dikelola Pertamina dan Harus Dibentuk Tim Sinkronisasi

PEKANBARU - Keputusan Pemerintah memberikan hak kelola Blok Rokan, di Provinsi Riau yang habis masa kontrak pada September 2021 kepada Pertamina dinilai oleh praktisi hukum di Riau, Marnalom SH MH sudah tepat.

Kepada GoRiau.com, Marnalom menyebutkan blok Rokan yang sejak 1971 dikelola perusahaan asal Amerika Serikat ini dan menjadi tulang punggung produksi minyak nasional sangat disayangkan jika tidak dikelola oleh Perusahaan BUMN.

"Pemerintah sudah membuat keputusan yang tepat dengan melakukan khaidah dan etika hukum kontrak yang berlaku dan kredibel. Pengambilan blok Rokan yang diyakini masih memiliki cadangan minyak cukup besar daru perusahaan Asing sudah Pas," sebut Marnalom, Jumat (3/8/2018).

Menurutnya, masa persiapan peralihan dari Chevron ke Pertamina harus dipergunakan dengan baik untuk memetakan potensi dampak yang terjadi sebelum dan sesudah pengelolaan blok Rokan dilakukan Pertamina. Termasuk kondisi sumber daya dan aset-aset negara yang saat ini masih dipergunakan oleh Chevron agar tetap perdata dan terjaga dengan baik.

Oleh sebab itu, Marnalom menyarankan agar sebaiknya Pemerintah membentuk semacam tim sinkronisasi persiapan pengelolaan blok Rokan. Dibutuhkan tim yang tangguh bekerja untuk mendukung proses peralihan pengelola pengolahan blok Rokan ke Pertamina.

"Keberadaan tim ini akan melakukan tugas sinkronisasi berbagai hal termasuk implikasi dan kebutuhan kebutuhan penting lain, agar saat dikelola oleh Pertamina situasi ladang minyak blok Rokan tetap berjalan baik. Kita belajar dari pengalihan Blok CPP Siak yang terkesan tidak siap sehingga produksi minyak saat awal pengalihan ke BOB langsung anjlok," tegas Marnalom.

Marnalom juga menyebutkan jika nantinya tim sinkronisasi dibentuk oleh pemerintah pusat maka sebaiknya komposisi anggota tim diisi oleh para stakeholder migas yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya.

"Termasuk juga representasi anak negeri Riau yang memiliki kualifikasi tertentu ada di dalamnya. Tim sinkronisasi ini adalah gabungan profesional praktisi dan pemerintah yang akan melakukan langkah-langkah menyeluruh persiapan pengalihan blok Rokan ke Pertamina," sebut praktisi hukum muda di Riau ini.

Dalam kesempatan lain, Menteri koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pertimbangan memilih Pertamina sudah benar. Karena keputusan ini memang dilakukan secara bisnis sehingga operator lama Chevron Indonesia yang menawarkan keuntungan lebih kecil kepada negara harus kalah.

"Seperti apa yang dikatakan oleh Menteri ESDM, Chevron tawarannya lebih kecil dari Pertamina. Mudah-mudahan nanti produksinya bisa meningkat, maka ini bisa menaikkan lifting , dan pendapatan Pertamina sekaligus pendapatan negara juga," imbuhnya kepada media.

Masih dikatakan Luhut, Blok Rokan adalah aset besar di sektor Migas karena cadangannya lebih besar jika bisa menerapkan teknologi-teknologi baru.

"Kan blok Rokan masih punya 1,2 miliar barel minyak yang bisa diambil atau bisa juga lebih. Apalagi nantinya menggunakan teknologi baru untuk 25 tahun kedepan, itu suatu aset," pungkas Luhut. ***