La Nyalla: Gerakan Ganti Presiden dan Jokowi Dua Periode Semuanya Konstitusional

SURABAYA - Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan, semua aspirasi masyarakat menjelang Pilpres 2019 adalah sah secara konstitusional karena dijamin oleh UUD 1945 dan UU.

"Jadi saya tegaskan bahwa deklarasi gerakan ganti presiden maupun Jokowi dua periode semuanya adalah sah. Silakan saja digelar. Tapi yang jelas harus konstruktif dan tidak menimbulkan kericuhan di masyarakat," ujar La Nyalla saat dihubungi wartawan di Surabaya, Jumat (24/8).

Menurut La Nyalla, demokrasi telah menyediakan ruang yang besar dan bebas bagi seluruh kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, demokrasi juga memberi batasan, yaitu penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

"Ingin ganti presiden, ingin Jokowi dua periode, bebas. Yang tidak boleh adalah ingin ganti presiden sambil bakar-bakar ban. Juga tidak boleh memperjuangkan Jokowi dua periode sambil coret-coret tembok jalanan dan menyalakan petasan. Itu contoh batasannya. Di luar itu, sepanjang damai dan tertib, bebas digelar," papar La Nyalla.

Terkait surat dari Pemuda Pancasila Kota Surabaya ke Polda Jatim yang meminta acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya tidak diizinan, La Nyalla menyatakan, PP Surabaya memang belum berkoordinasi dengan pengurus tingkat wilayah (MPW).

Hanya saja, La Nyalla mendapat laporan bahwa surat tersebut muncul karena aspirasi sebagian masyarakat Surabaya yang tidak ingin ada perpecahan yang menjurus aksi destruktif di masyarakat. Ada pula aspirasi yang menyatakan akan lebih baik jika beragam deklarasi dan dukungan politik disampaikan ketika masa kampanye telah dimulai oleh KPU.

"Intinya, saya ingin sampaikan bahwa PP tidak punya kepentingan apa-apa dalam Pilpres. Kepentingan PP hanya masyarakat bisa tetap rukun, situasi aman dan damai. Jadi PP ini menjadi pengayom. Kita ingatkan ke pendukung gerakan ganti presiden untuk tetap tertib. Kita juga ingatkan pendukung Jokowi untuk taat hukum," tegas La Nyalla.***