Menurut LAM Riau, Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Melanggar Undang-undang

Bahkan LAM Riau melalui Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Syahril Abu Bakar mengatakan, aksi deklarasi #2019GantiPresiden bukan merupakan bentuk pelanggaran undang-undang.

Aksi massa yang yang awalnya akan diselenggarakan di tugu Pahlawan Pekanbaru, 26 Agustus 2018 dan diundur pada 2 September 2018 adalah hak semua warga.

"Tidak ada satupun diantara mereka yang melanggar undang-undang. Baik yang pro maupun kontra. Itu semua telah kita kaji," katanya Jumat, 24 Agustus 2018.

Aksi deklarasi #2019GantiPresiden kata dia, seharusnya didukung oleh masyarakat Riau, karena pendukung aksi tersebut sejalan dengan calon petahana, Joko Widodo yang sudah mengambil langkah lebih awal. Bahkan acara deklarasi mendukung Jokowi 2 Periode juga dilaksanakan di Riau tanpa adanya penolakan. "Sedangkan yang mendukung presiden beberapa waktu yang lalu saja kan sudah jalan. Sesuai dengan adat Melayu, berikanlah kesempatan untuk yang mendukung ataupun tidak," jelasnya.

"Silakan karena teman yang mendukung kembali Joko Widodo kan tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu kan tidak terjadi pro dan kontra. Saya kira itu akan damai-damai aja," tegasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, juga mengatakan hal yang sama. Bahkan MUI Riau juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat, khususnya di Kota Pekanbaru, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terkait adanya penolakan aksi 2019GantiPresiden yang rencana awal akan digelar pada (26/8/2018) dan akhirnya diundur pada (2/9/2018) mendatang.

"Bagi MUI, rencana kegiatan Deklarasi 2019@GantiPresiden adalah proses demokrasi yang harus dihargai dan dihormati," ujar Sekretaris Umum MUI Riau, Zulhusni Domo, Jumat (24/8/18) di Pekanbaru. 

Masih kata Zulhusni, pro-kontra dengan rencana tersebut, adalah hal yang wajar. Namun demikian, pihaknya tetap minta masyarakat tidak terpancing oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah masyarakat Riau.

"Pemilu Presiden 2019 sudah di ambang pintu, maka seluruh proses demokrasi menuju itu harus kita hargai dan kita hormati, karena itulah resiko demokrasi. Dalam setiap Pemilihan Pemimpin tentu pasti ada yang mendukung ada yang tidak mendukung," tandasnya.

Zulhusni Domo lalu mengilustrasikan, bagaimana dengan kegiatan Deklarasi@2019TetapJakowi baik yang sudah mau pun yang akan digelar di Riau dalam beberapa kesempatan. Semua pihak juga menghormatinya. "Artinya, inilah pilihan. Inilah proses demokrasi yang sama-sama harus dihormati dan dihargai," ujar Zulhusni. 

Meski begitu, Zulhusni Domo menghimbau kepada para politisi, tokoh masyarakat, ormas dan parpol agar mengajak masyarakat tetap damai dalam menyongsong pesta demokrasi menjelang Pemilu 2019. 

Bahkan kata dia, jika ada yang menolak kegiatan Deklarasi @2019GantiPresiden tak perlu sampai menutup dan bermalam di bandara ini tidak sesuai dengan budaya Melayu. Cukup mengajak kelompoknya tidak perlu hadir, begitupun yang mendukung acara @2019GantiPresiden mestinya mengkemas acara dengan damai dan sejuk.

"Mari kita sukseskan Pemilu 2019 dengan damai dan aman," pungkas Zulhusni. ***