Jelang Pemilu 2019, Ketua MPR Ajak IARMI Jadi Pelopor Persatuan

JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) memimpin prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi IARMI Jawa Tengah periode 2018-2022.

Prosesi pelantikan DPP IARMI Jawa Tengah, itu ditandai dengan penyerahan petaka, dari Ketua DPN IARMI kepada Ketua DPP IARMI Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 Crisno Haribowo. Acara tersebut berlangsung di Wisma Perdamaian Jawa Tengah, Sabtu (15/9).

Selain memimpin prosesi pelantikan IARMI DPP Provinsi Jawa Tengah, pada kesempatan tersebut Ketua MPR menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu dan bantuan kepada sejumlah guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan antara lain mengatakan, para pendiri bangsa dan pemimpin Indonesia senantiasa memberikan contoh perilaku yang baik.

Bung Karno misalnya, pada 1 Juni 1945, Presiden pertama Indonesia, itu sudah berbicara soal kemanusiaan, keadilan sosial dan musyawarah mufakat. Selanjutnya pada 18 Agustus, Bung Karno membahas tentang Hak Asasi Manusia, padahal waktu itu PBB saja belum membahas soal HAM.

Sementara K.H. Agus Salim, tokoh peletak dasar-dasar diplomasi Indonesia, adalah sosok yang sederhana, Agus memiliki prinsip menjadi pemimpin berarti siap hidup menderita.

"Bung Karno tidak hanya bicara, tapi dia juga memberi contoh nyata. Meski saling berbeda pendapat, tetapi antara Bung Karno dan Bung Hatta, keduanya saling sayang dan menghormati," ujar Zulkifli Hasan.

Karena itu, Zulkifli Hasan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meniru dan melanjutkan pemikiran, tindakan dan perilaku para pendiri dan pemimpin bangsa Indonesia, terlebih dalam menghadapi pemilu 2019.

"Pilihan boleh beda, tapi kita tidak boleh terpecah. Kita harus tetap bersatu, karena pemilu itu pemilihan diantara sesama anak bangsa," kata Zulkifli.

Pada kesempatan itu, Zulkifli mengajak jajaran IARMI, menjadi pelopor persatuan, dan menghindarkan perpecahan. Mengajak masyarakat untuk menghindari pertikaian dan tindakan anarkisme. ***