Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
Umum
20 jam yang lalu
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
2
Persebaya Kirim 2 Wakil ke Timnas, Reza Arya dan Yuran Fernandes Bawa Misi Berbeda
Sepakbola
19 jam yang lalu
Persebaya Kirim 2 Wakil ke Timnas, Reza Arya dan Yuran Fernandes Bawa Misi Berbeda
3
Firman Soebagyo Sentil Politisi yang Ganti Baju tapi Tak Ganti Watak
Nasional
19 jam yang lalu
Firman Soebagyo Sentil Politisi yang Ganti Baju tapi Tak Ganti Watak
4
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
Metropolitan
10 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
5
Persija Jakarta Kirim Enam Pemain Ikut TC Timnas Indonesia di Bali
Sepakbola
19 jam yang lalu
Persija Jakarta Kirim Enam Pemain Ikut TC Timnas Indonesia di Bali
6
Nama Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran Sudah Ada, Pelantikan Dijadwalkan Awal Pekan Depan
Nasional
4 jam yang lalu
Nama Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran Sudah Ada, Pelantikan Dijadwalkan Awal Pekan Depan
Home  /  Berita  /  Badminton

Jadi Tersangka KPK, Golkar Pecat Bupati Bekasi Neneng Hasanah

Jadi Tersangka KPK, Golkar Pecat Bupati Bekasi Neneng Hasanah
Selasa, 16 Oktober 2018 14:22 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - DPP Partai Golkar memberikan sanksi pemecatan terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dari jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar Bekasi.

"Partai Golkar memberikan sanksi yang tegas, yaitu menonaktifkan saudari Neneng Hasanah Yasin dari kepengurusan Partai Golkar," kata Ketua DPP Partai GOLKAR Bidang Media & Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily saat dikonfimasi, Selasa (16/10/2018).

Neneng sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pembangunan proyek Meikarta.

Menurut Ace, pemecatan tersebut dilakukan lantaran sebelumnya Neneng sudah menandatangani perjanjian bersedia diberhentikan jika terjerat kasus korupsi.

"Sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani para kepala daerah yang berasal dari kader Partai Golkar tanggal 2 Februari 2018 di Jakarta yang menyatakan bahwa jika terlibat dalam kasus korupsi maka akan diberikan sanksi tegas," paparnya.

Untuk itu, dia mengimbau seluruh kader Golkar untuk menjaga nama baik partai, mengingat Pemilu 2019 sudah semakin dekat. ***

wwwwww