Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
Nasional
12 jam yang lalu
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
2
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
21 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
3
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
19 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
4
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
5
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
6
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Peristiwa
18 jam yang lalu
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Butuh Masukan, BPS Rokan Hilir Gelar Fokus Group Discussion

Butuh Masukan, BPS Rokan Hilir Gelar Fokus Group Discussion
Jum'at, 19 Oktober 2018 21:47 WIB
Penulis: Amrial
BAGANSIAPIAPI - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir menggelar diskusi yang bertajuk Fokus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik yang mengundang tokoh masyarakat, SKPD, Perusahaan Swasta dan Tokoh Pemuda setempat pada hari Jumat (19/10/2018). Acara itu bertujuan untuk mencari masukan dari peserta agar pelayanan BPS lebih maksimal kedepannya.

Kepala BPS Rokan Hilir, Ir Budiyanto memaparkan, FGD ini bermanfaat untuk menyatukan persepsi dan komitmen yang sama agar pelayanan lebih berkualitas antara masyarakat dengan pemerintah terutama dalam hal menyangkut pelayanan publik. Karena, setiap tahun Kemenpan RB juga menyarankan kepada BPS agar mengadakan acara FGD guna eskpos data dan menerima masukan dari masyarakat.

Sesuai dengan tupoksi BPS, kata Budi, adalah mengumpulkan data, editing coding, entry, membuat tabel, menganalisa dan mempublikasi,kemudian mengevaluasi kembali atas data tersebut. Apalagi, BPS termasuk dalam 8 pilar pelayanan birokrasi maka perlu dilaksanakan standard pelayanan yang sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat.

"Kami mengevaluasi atas data yang sudah kami peroleh bukan untuk mencari kesalahan, tapi berharap pelayanan lebih baik kedepannya," ujarnya.

Menurutnya, BPS hanya memiliki data statistik dasar sedangkan data statistik sektoral, berada dimasing masing SKPD. Keakuratan data yang dimiliki BPS jangan diragukan dan paling meleset hanya 5%.

Dia menyebutkan, BPS tidak semua memiliki data seperti yang ditanyakan salah seorang peserta yang menanyakan angka valid data jumlah tenaga honorer di Rokan Hilir. karena menurutnya data itu hanya ada di Badan Kepegawaian Daerah (BK). ***


wwwwww