Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
Umum
9 jam yang lalu
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
2
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
18 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
3
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
Umum
11 jam yang lalu
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
4
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
Umum
10 jam yang lalu
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
5
Wapres Gibran Didesak Mundur Lewat Hak Menyatakan Pendapat Buntut Sengketa Ijazah
Umum
11 jam yang lalu
Wapres Gibran Didesak Mundur Lewat Hak Menyatakan Pendapat Buntut Sengketa Ijazah
6
‎Pramono Siapkan Beasiswa ke Luar Negeri untuk Santri Kurang Mampu Mulai 2027
Metropolitan
7 jam yang lalu
‎Pramono Siapkan Beasiswa ke Luar Negeri untuk Santri Kurang Mampu Mulai 2027
Home  /  Berita  /  Badminton

Butuh Masukan, BPS Rokan Hilir Gelar Fokus Group Discussion

Butuh Masukan, BPS Rokan Hilir Gelar Fokus Group Discussion
Jum'at, 19 Oktober 2018 21:47 WIB
Penulis: Amrial
BAGANSIAPIAPI - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir menggelar diskusi yang bertajuk Fokus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik yang mengundang tokoh masyarakat, SKPD, Perusahaan Swasta dan Tokoh Pemuda setempat pada hari Jumat (19/10/2018). Acara itu bertujuan untuk mencari masukan dari peserta agar pelayanan BPS lebih maksimal kedepannya.

Kepala BPS Rokan Hilir, Ir Budiyanto memaparkan, FGD ini bermanfaat untuk menyatukan persepsi dan komitmen yang sama agar pelayanan lebih berkualitas antara masyarakat dengan pemerintah terutama dalam hal menyangkut pelayanan publik. Karena, setiap tahun Kemenpan RB juga menyarankan kepada BPS agar mengadakan acara FGD guna eskpos data dan menerima masukan dari masyarakat.

Sesuai dengan tupoksi BPS, kata Budi, adalah mengumpulkan data, editing coding, entry, membuat tabel, menganalisa dan mempublikasi,kemudian mengevaluasi kembali atas data tersebut. Apalagi, BPS termasuk dalam 8 pilar pelayanan birokrasi maka perlu dilaksanakan standard pelayanan yang sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat.

"Kami mengevaluasi atas data yang sudah kami peroleh bukan untuk mencari kesalahan, tapi berharap pelayanan lebih baik kedepannya," ujarnya.

Menurutnya, BPS hanya memiliki data statistik dasar sedangkan data statistik sektoral, berada dimasing masing SKPD. Keakuratan data yang dimiliki BPS jangan diragukan dan paling meleset hanya 5%.

Dia menyebutkan, BPS tidak semua memiliki data seperti yang ditanyakan salah seorang peserta yang menanyakan angka valid data jumlah tenaga honorer di Rokan Hilir. karena menurutnya data itu hanya ada di Badan Kepegawaian Daerah (BK). ***

Kategori:Voli, Riau, Badminton
wwwwww