Lahir Jelang Pilpres, Deretan Kebijakan Jokowi jadi Polemik

JAKARTA - Jelang Pilpres 2019 Pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan yang mencuri perhatian publik. Kebijakan yang lahir di tahun politik itu langsung mendapat respons beragam dari politisi oposisi. Lantaran kebijakan yang populis itu bisa menguntungkan Jokowi sebagai capres petahana.

Presiden Jokowi mengatakan kebijakan yang pro rakyat seharusnya didukung. Bukan diributkan oleh politikus dan disangkutpautkan dengan politik.

"Diributkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, apa sih, apa sih. Ini komitmen pemerintah untuk rakyat, program pro rakyat kayak begini kok malah diurus-urus," kata Jokowi.

Berikut kebijakan Jokowi yang lahir menjelang Pilpres 2019.

1. Dana Kelurahan.

Presiden Jokowi berjanji memberikan dana untuk setiap kelurahan. Prinsipnya dana kelurahan ini seperti dana desa. Pemerintah mengusulkan Dana Kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang akan digelontorkan pada 2019.

Presiden Joko Widodo menjelaskan rencana penganggaran Dana Kelurahan bertujuan membantu rakyat. Dengan adanya Dana Kelurahan, para Lurah bisa memperbaiki selokan, pembangunan fasilitas umum, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing.

Namun, usulan itu memantik perdebatan sengit. Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menduga ada muatan politis di balik alokasi Dana Kelurahan tersebut. "Kalau misalnya (cair) di tahun politik, 2019 ini pasti masyarakat bisa menilai sendiri kok apakah ada udang di balik batu," kata Sandi.

2. Kenaikan Gaji PNS

Kurang lebih dua tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok, akhirnya pemerintah Jokowi menaikan gaji PNS pada tahun 2019. Pemerintah juga menaikkan uang yang diterima pensiunan PNS.

"Melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen. Diberikan kepada pensiunan PNS," ujar Presiden Jokowi.***