Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
Hukum
15 jam yang lalu
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
2
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
Umum
12 jam yang lalu
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
3
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
16 jam yang lalu
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
4
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
Umum
12 jam yang lalu
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
5
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
KOI
16 jam yang lalu
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
6
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Hukum
13 jam yang lalu
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Home  /  Berita  /  Badminton

Selama 2 Bulan Masa Kampanye, Bawaslu Riau Tertibkan 563 APK

Selama 2 Bulan Masa Kampanye, Bawaslu Riau Tertibkan 563 APK
Sabtu, 24 November 2018 19:38 WIB
Penulis: Winda Mayma Turnip
PEKANBARU - Bawaslu Riau menyatakan selama 2 bulan masa kampanye, pihaknya telah menertibkan setidaknya 563 Alat Peraga Kampanye (APK) milik peserta Pemilu yang melanggar ketentuan. Data itu terungkap dalam acara Fasikutasi dan Koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Mutiara Merdeka, Jumat, (23/11/2018).

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan, selain ratusan APK tersebut, pihaknya juga mencatat adanya pelanggaran non-APK, yakni 4 kasus yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu di Provinsi Riau.

"Selama dua bulan masa kampanye kita sudah tertibkan 563 APK yang langgar aturan. Kita juga menemukan 4 kasus pelanggaran non-APK oleh Parpol, sedangkan ada 15 pelanggaran dilakukan APK calon DPD, dan pelanggaran Akumulasi per Parpol se-Riau sebanyak 553," ujar Rusidi.

Lebih lanjut, Rusidi menjelaskan pelanggaran yang dimaksud adalah pemasangan APK yang tidak sesuai tempatnya, dan jumlah APK yang melebihi ketentuan hingga tidak terkendali. Oleh karena itu, Rusidi berharap melalui rapat - rapat koordinasi yang sering dilakukan Bawaslu Riau, dapat menghasilkan pemahaman tentang peraturan kampanye dan ketaatan peserta Pemilu dalam menyukseskan Pemilu Tahun 2019.

"Setiap Parpol sudah dijatah 10 buah spanduk per kelurahan atau desa, tapi masih banyak yang memasang lebih dari itu," tutupnya. ***

wwwwww