Fahri Hamzah: Destruksi Teknologi Transportasi Online Harus Ada Antisipasi Lanjutan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, kata kunci dari hadirnya teknologi yang destruktif seperti transportasi online dan lain-lain, dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk menata sistem antisipasi terhadap destruksi itu, baik dalam kehidupan bisnis maupun sosial.

"Sebab yang namanya destruktif, akan menganggu apa yang sudah ada dan stabil selama ini," kata Fahri Hamzah dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan, Kamis (29/11/2018), terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan provider transportasi online.

Apalagi, lanjut Fahri, pengembangannya tidak terlihat mulai dari pengembangan fitur-fitur transportasi online yang sebenarnya tidak menambah jenis transaksi baru di hulu, melainkan menambah jenis transaksi baru di hilir. Jumlah mobil dan motor tidak bertambah, tetapi malah jumlah taxi dan ojek yang bertambah.

"Supply side (sisi penawaran), yang meningkat akan menimbulkan kelangkaan konsumen pada bisnis tradisionalnya dan mengakibatkan pangkalan ojek yang bubar serta perusahaan-perusahaan taxi yang bangkrut. Hal itu yang membuat adanya demonstrasi oleh para pelaku usaha transportasi tradisional," bebernya.

Destruksi teknologi ini, yang menurut Fahri Hamzah harus ada antisipasi lanjutan. Karena selain mereka memiliki database pelanggan dan database pengguna kendaaran yang menjadi mitra mereka telah menjadi power (kekuatan) oleh perusahaan-perusahaan transportasi online ini.

"Sekarang jika mereka mengembangkan fitur-fitur keuangan, maka ini bisa disebut pelanggaran. Karena mereka memasuki bisnis-bisnis yang membutuhkan ijin khusus tentang itu," ucap politisi dari PKS itu lagi.

Lantas, Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu pun mencontohkan, dengan adanya topup yang bisa ditukarkan dengan uang asli, lalu menahan uang atau memperkecil tarif yang merupakan hak dari mitra transportasi online itu sendiri, jelas dari hal itu mereka telah memungut uang publik dan ini seperti operasi perbankan. Dengan demikian mereka (para provider transportasi online) bisa mengakumulasi modal.

"Dan akumulasi modal itu punya efek dan konsekwensi seperti pajak dan lain-lain. Nah dari itu semua sekali lagi pemerintah harus hadir guna mengatur efek dari teknologi, efek dari sosialnya dan juga hak-hak yang memang dimiliki oleh negara seperti pajak dan cukai. Pemerintah harus mampu memetakan bisnis transportasi online ini secara menyeluruh dan berkembang ke arah sektor keuangan," pungkas Anggota DPR dari Dapil NTB itu.***