Demo di DPRD Riau, Massa 'Pejuang' Harga Kelapa Rakyat Inhil Gagal Temui Anggota Dewan

PEKANBARU - Meski sudah berorasi hampir tiga jam, puluhan massa yang tergabung dalam Forum Gerakan Pemuda Mahasiswa Indragiri Hilir (Inhil) Pekanbaru (FGPMIP), yang tengah berjuang untuk kestabilan harga kelapa Inhil, gagal menemui anggota dewan.

Pasalnya, tidak ada satupun anggota dewan yang ada di tempat, karena saat ini sedang melakukan reses ke dapilnya masing-masing.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu perwakilan dari Sekretariatan Dewan (Setwan) DPRD Riau yang sempat menemui massa di sela-sela orasi.

"Tak ada anggota dewannya, karena sedang reses ke dapilnya masing-masing," ujar perwakilan Setwan tersebut.

Namun, massa FGPMIP pun tetap tidak puas dan tetap melanjutkan aksinya, hingga sempat diguyur hujan deras.

Sebelumnya, massa pelajar dan mahasiswa asal Inhil ini menuntut kenaikan harga kelapa yang saat ini hanya Rp400 - Rp500 per butirnya.

Mereka mebdesak agar Pemerintah segera bertindak, sebab, para orang tua mereka di kampung menangis karena harga kelapa yang saat ini sangat murah.

"Menangis orang tua kita di kampung. Anaknya harus kuliah, namun harga kelapa sangat murah. Tak sedikit juga yang sudah putus sekolah," ujar salah seorang mahasiswa yang berorasi, Rabu (5/12/2018).

Berdasarkan tuntutannya, mahasiswa FGPMIP ini mendesak pemerintah segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang standarisasi harga kelapa yakni Rp3.000/kg.

"Kami meminta agar Riau juga punya Perda khusus untuk standar harga kelapa, yaitu Rp3.000/kg. Seperti di Jambi," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Asrul Asyari.

Selain itu, tuntutan lain yang ingin disampaikan kepada wakil rakyat ialah mengusut tuntas mafia kelapa yang ada di Inhil, dan tranparansi MoU PT Sambu dengan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Terakhir, mereka meminta DPRD Riau membuat pernyataan sikap untuk menyelesaikan dan membuat regulasi yang pro bagi petani demi mencapai ekonomi yang stabil. ***