Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
Olympic
22 jam yang lalu
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
2
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa 'Geruduk' Imigrasi Jakbar
Umum
22 jam yang lalu
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa Geruduk Imigrasi Jakbar
3
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
Sepakbola
21 jam yang lalu
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
4
Gagal Curi Poin di Bandung, Mundari Karya: Kami Dihukum
Sepakbola
21 jam yang lalu
Gagal Curi Poin di Bandung, Mundari Karya: Kami Dihukum
5
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
Sepakbola
22 jam yang lalu
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
6
Lewat Single "Cinta Baru", Briana Sukses Buka Perhelatan Jakarta Rocktober 2026
Hiburan
22 jam yang lalu
Lewat Single Cinta Baru, Briana Sukses Buka Perhelatan Jakarta Rocktober 2026
Home  /  Berita  /  Badminton

IDM: Prediksi JK Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi Bisa Jadi Kenyataan

IDM: Prediksi JK Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi Bisa Jadi Kenyataan
Ilustrasi, Jokowi saat pamer mobil ESEMKA. (istimewa)
Selasa, 05 Februari 2019 14:37 WIB
JAKARTA - Tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang minim koordinasi tak ubahnya seperti mengelola toko kelontong.

Kondisi ini bisa saja menyebabkan hancurnya negeri ini sebagaimana prediksi Jusuf Kalla sebelum menjadi Wapres mendampingi Jokowi.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan, tidak adanya koordinasi kerap terjadi di pemerintahan Jokowi. Penyebab utamanya adalah pemerintah sekarang memposisikan Jokowi sebagai "one man show".

"Hal seperti ini sering terjadi di era Jokowi. Semua hal adalah Jokowi, semua itu karena Jokowi dan sebagainya. Manajemen "one man show" ini bisa terlihat dari foto-foto Jokowi yang sering kita lihat sendiri. Baik dalam sebuah proyek atau bencana," ujar Bin Firman seperti dilansir GoNews.co dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/2).

Hal ini diungkapkannya menanggapi janji Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat 17.000 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi PNS, yang seakan ditepis sendiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin.

Syafruddin bilang THL-TBPP bukan diangkat sebagai ASN, melainkan melalui proses penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Bin Firman, semestinya sebelum mengeluarkan statement Jokowi terlebih dahulu berkoordinasi dengan para menterinya selaku anak buah. Jika manajemen pemerintahan tanpa didukung oleh koordinasi yang ketat dan pemahaman yang kuat antar lembaga, maka itu akan menyebabkan miskoordinasi.

"Seperti yang sering kita lihat selama Jokowi memimpin dimana keputusan Jokowi direvisi oleh menteri-menterinya. Begitu juga sebaliknya," terang pengamat politik ini.

Manajemen seperti ini tidak cocok diterapkan dalam mengelola negara, karena yang dibutuhkan untuk membangun bangsa adalah supertim, bukanlah orang yang ingin menjadi superman seperti Jokowi.

"(Manajemen seperti itu cocoknya diterapkan di) perusahaan baru dibangun atau toko kelontong. Bisa hancur negara ini seperti kata Pak JK," pungkas Bin Firman.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:rmol.co
Kategori:Badminton, Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww