Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kuasa Hukum Tepis Isu Sarwendah Ajukan Gugatan Cerai kepada Ruben Onsu
Umum
24 jam yang lalu
Kuasa Hukum Tepis Isu Sarwendah Ajukan Gugatan Cerai kepada Ruben Onsu
2
Teuku Ryan Wajib Nafkahi Anak, Ria Ricis Resmi Jadi Janda
Umum
23 jam yang lalu
Teuku Ryan Wajib Nafkahi Anak, Ria Ricis Resmi Jadi Janda
3
Icha Yang Pukau Pengunjung Whiterabit Monteyra
Umum
23 jam yang lalu
Icha Yang Pukau Pengunjung Whiterabit Monteyra
4
Satoru Mochizuki Tetapkan 13 Pemain Timnas Wanita Tampil di Piala Asia Wanita U 17
Olahraga
9 jam yang lalu
Satoru Mochizuki Tetapkan 13 Pemain Timnas Wanita Tampil di Piala Asia Wanita U 17
5
Ginting Kalahkan Chou Tien Chen, Indonesia Unggul 1-0
Olahraga
7 jam yang lalu
Ginting Kalahkan Chou Tien Chen, Indonesia Unggul 1-0
6
Indonesia Melaju ke Final Piala Uber 2024, Komang Ayu Jadi Bintang
Olahraga
8 jam yang lalu
Indonesia Melaju ke Final Piala Uber 2024, Komang Ayu Jadi Bintang
Home  /  Berita  /  GoNews Group

IDM: Prediksi JK Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi Bisa Jadi Kenyataan

IDM: Prediksi JK Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi Bisa Jadi Kenyataan
Ilustrasi, Jokowi saat pamer mobil ESEMKA. (istimewa)
Selasa, 05 Februari 2019 14:37 WIB
JAKARTA - Tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang minim koordinasi tak ubahnya seperti mengelola toko kelontong.

Kondisi ini bisa saja menyebabkan hancurnya negeri ini sebagaimana prediksi Jusuf Kalla sebelum menjadi Wapres mendampingi Jokowi.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan, tidak adanya koordinasi kerap terjadi di pemerintahan Jokowi. Penyebab utamanya adalah pemerintah sekarang memposisikan Jokowi sebagai "one man show".

"Hal seperti ini sering terjadi di era Jokowi. Semua hal adalah Jokowi, semua itu karena Jokowi dan sebagainya. Manajemen "one man show" ini bisa terlihat dari foto-foto Jokowi yang sering kita lihat sendiri. Baik dalam sebuah proyek atau bencana," ujar Bin Firman seperti dilansir GoNews.co dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/2).

Hal ini diungkapkannya menanggapi janji Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat 17.000 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi PNS, yang seakan ditepis sendiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin.

Syafruddin bilang THL-TBPP bukan diangkat sebagai ASN, melainkan melalui proses penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Bin Firman, semestinya sebelum mengeluarkan statement Jokowi terlebih dahulu berkoordinasi dengan para menterinya selaku anak buah. Jika manajemen pemerintahan tanpa didukung oleh koordinasi yang ketat dan pemahaman yang kuat antar lembaga, maka itu akan menyebabkan miskoordinasi.

"Seperti yang sering kita lihat selama Jokowi memimpin dimana keputusan Jokowi direvisi oleh menteri-menterinya. Begitu juga sebaliknya," terang pengamat politik ini.

Manajemen seperti ini tidak cocok diterapkan dalam mengelola negara, karena yang dibutuhkan untuk membangun bangsa adalah supertim, bukanlah orang yang ingin menjadi superman seperti Jokowi.

"(Manajemen seperti itu cocoknya diterapkan di) perusahaan baru dibangun atau toko kelontong. Bisa hancur negara ini seperti kata Pak JK," pungkas Bin Firman.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:rmol.co
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/