Gubri Syamsuar: Selain Dukungan Pemerintah Pusat, Diperlukan Peran Swasta Membangun Riau

PEKANBARU - Kesejahteraan kaum buruh di Provinsi Riau ini nampaknya menjadi perhatian pemerintah pusat. Pasalnya baru sepekan lalu Kepala Staf Presiden RI, Moeldoko ke Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Siak, kini Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang datang ke Pekanbaru, Riau untuk bertemu dengan para buruh.

Kedatangan Menko Kemaritiman ke Riau, Minggu (3/3/2019), untuk berdialog langsung dengan kaum buruh ini juga sangat diapresiasi oleh Gubernur Riau Drs H Syamsuar.

"Ditengah kesibukannya, pak Menteri datang ke Riau, dan besok juga akan ke Kuansing untuk bertemu dengan kaum buruh dan membahas segala hal yang berhubungan dengan cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Riau ini," kata Syamsuar saat memberikan sambutan dalam rapat kerja buruh di Hotel Aryaduta, Pekanbaru.

Saat ini, kata Gubernur Riau yang baru saja dilantik, Presiden Joko Widodo sudah membuat beberapa kebijakan untuk kesejahteraan kaum buruh. Dan di daerah juga akan menerapkan hal yang serupa, seperti kartu pra kerja untuk memudahkan masyarakat dalam mencari kerja.

"Perusahaan saat ini hanya menerima pekerja yang telah memiliki sertifikasi pada bidang-bidang yang dibutuhkan. Nah pemerintah saat ini juga akan membuat kebijakan untuk membantu kaum buruh mendapatkannya," sebut Mantan Bupati Siak ini.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada dua kawasan industri yang baru buka di Riau yakni di Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Selanjutnya kemungkinan akan menyusul Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hilir.

"Dengan dibukanya kawasan industri oleh presiden kita ini, maka otomatis akan menambah peluang kerja bagi kaum buruh. Tidak hanya itu, peluang ini juga akan dilirik oleh para investor yang ingin berinvestasi di Riau, dengan membuka industri hilir," kata Gubernur Riau yang dahulunya pernah juga menjadi buruh ini.

Daerah Riau yang memiliki 10 Kabupaten dan 2 Kotamadya ini diakui Syamsuar masih banyak infrastruktur yang harus dibenahi. Tentunya hal itu tidak akan tuntas dalam waktu dekat jika hanya mengandalkan dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dana Pusat atau APBN.

"Kita perlu campur tangan dari pihak swasta untuk membangun daerah ini. Sangat perlu apa yang sudah dibangun oleh pemerintah ini terus dilanjutkan pembangunanya. Perubahan PT CPI menjadi Pertamina nanti juga diharapkan perusahaan agar lebih peduli dengan naker lokal," sebut Syamsuar lagi.

Masih dikatakan Syamsuar, di Kota Pekanbaru saat ini sudah ada Mal Pelayanan Publik yang menyediakan 24 pelayanan. Ini salah satu bentuk inovasi baru pemerintah daerah dalam mendukung program pusat tentang pelayanan yang mudah kepada masyarakat.

"Bersama program-program bapak Presiden Jokowi, mari kita sama-sama memajukan Riau dan tentunya Indonesia yang kita cintai ini," tutup Syamsuar. ***