Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia dan Uni Eropa Sepakati IEU-CEPA, Ekspor Sawit hingga Tekstil Bebas Bea Masuk
Nasional
20 jam yang lalu
Indonesia dan Uni Eropa Sepakati IEU-CEPA, Ekspor Sawit hingga Tekstil Bebas Bea Masuk
2
Saham Perbankan dan Telkom Menekan IHSG, Saham INCO hingga INOV Berbalik Menguat
Ekonomi
20 jam yang lalu
Saham Perbankan dan Telkom Menekan IHSG, Saham INCO hingga INOV Berbalik Menguat
3
Mantan Kapolri Listyo Sigit Diduga Terseret Penyadapan Presiden Prabowo, Benny Minta Pengusutan Tuntas
Nasional
20 jam yang lalu
Mantan Kapolri Listyo Sigit Diduga Terseret Penyadapan Presiden Prabowo, Benny Minta Pengusutan Tuntas
4
Pengamat UGM Sebut Pimpinan DPD RI Punya Peluang Jadi Wapres
Nasional
21 jam yang lalu
Pengamat UGM Sebut Pimpinan DPD RI Punya Peluang Jadi Wapres
5
BMKG Prakirakan Jabodetabek Diguyur Hujan Ringan pada Hari Ini
Metropolitan
23 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Jabodetabek Diguyur Hujan Ringan pada Hari Ini
6
Roster Sudah Ditetapkan, Timnas Siap Berjuang di Mongolia
Basket
8 jam yang lalu
Roster Sudah Ditetapkan, Timnas Siap Berjuang di Mongolia
Home  /  Berita  /  Badminton
Pergerakan Politik Pemilu 2019-The Real Election

BPN Bantah Tudingan Sering Sudutkan KPU

BPN Bantah Tudingan Sering Sudutkan KPU
Selasa, 12 Maret 2019 15:20 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah jika pihaknya seringkali menyudutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebelumnya, pihak tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menuding BPN Prabowo-Sandiaga Uno kerap menyudutkan KPU dengan narasi-narasi berlebihan salah satunya soal permasalahan DPT.

"Enggak ada yang mengudutkan. Saya kira kalau TKN menyampaikan seperti itu keliru ya," ujar Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Yandri Susanto, saat dihubungi, Selasa (12/3/2019).

Dia mengatakan, terkait persoalan daftar pemilih tetap (DPT) memang bermasalah karena banyak yang ganda.

Lagipula, kata dia, penundaan rekapitulasi DPT nasional Pemilu 2019 merupakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau TKN menyampaikan itu narasi 02, seharusnya TKN harus berterimakasih kepada kami yang memang selama ini acapkali menyampaikan hal-hal yang memang urgent untuk kita perbaiki," kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Contoh lain yang acapkali disoroti BPN Prabowo-Sandi adalah masuknya warga negara asing ke dalam DPT Pemilu 2019.

"Itu kan kami suarakan terus. Itu memang tidak boleh menurut Undang-undang. Kemudian DPT, kemudian yang lain-lain, jadi masalah kotak suara, itu kan kita suarakan terus. Dan itu kan faktanya ada, bukan masalah narasi menurut saya," pungkasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Badminton, Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww