Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Coach Koko Heru Optimistis Penuhi Target di Mongolia
Basket
21 jam yang lalu
Coach Koko Heru Optimistis Penuhi Target di Mongolia
2
Melaju ke Semifinal, Chiara Kalahkan India dan Lanny/Ester Tumbangkan Malaysia
Badminton
22 jam yang lalu
Melaju ke Semifinal, Chiara Kalahkan India dan Lanny/Ester Tumbangkan Malaysia
3
Rehan/Melati dan Bimo/Arlya Melaju ke Semifinal
Badminton
23 jam yang lalu
Rehan/Melati dan Bimo/Arlya Melaju ke Semifinal
4
Aboe Bakar: PKS Siap Sukseskan Astacita Presiden Prabowo
Nasional
18 jam yang lalu
Aboe Bakar: PKS Siap Sukseskan Astacita Presiden Prabowo
5
KONI Pusat Ingin PON Pantai I/2026 Ajang Kolaborasi Olahraga dan Pariwisata
PON
17 jam yang lalu
KONI Pusat Ingin PON Pantai I/2026 Ajang Kolaborasi Olahraga dan Pariwisata
6
Apresiasi Tinggi Igor Tolic buat Persib Bandung Yang Menang Telak
Sepakbola
22 jam yang lalu
Apresiasi Tinggi Igor Tolic buat Persib Bandung Yang Menang Telak
Home  /  Berita  /  Badminton

MPR: Polemik DPT Bisa Diatasi dengan Transparasi

MPR: Polemik DPT Bisa Diatasi dengan Transparasi
Jum'at, 15 Maret 2019 17:56 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan polemik DPT yang terjadi belakangan ini bisa diatasi dengan transparansi.

Menurutnya, KPU sudah menyediakan data untuk divalidasi. "Di era reformasi ini semua sangat transparan. KPU menyediakan data untuk divalidasi. Tidak mungkin ada DPT ganda. Semua sudah ada datanya," ujar Aria Bima dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019,' di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Dengan transparansi, lanjut Aria Bima, maka sangat mudah untuk men-trace data DPT. Aria mengajak semua pihak untuk buka-bukaan soal DPT secara transparan.

"Karena sekarang semua data bisa diakses. Lewat gadget kita bisa buka DPT. Masing-masing parpol juga sudah mendapat softcopy DPT. Validasi tidak hanya dilakukan parpol dan penyelenggara pemilu, tapi seluruh peserta pemilu juga melakukan validasi,” katanya.

Semenetara itu, Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo memberi dua solusi. Pertama, solusi taktis atau jangka pendek untuk mengantisipasi Pemilu 17April 2019.

Solusi taktis ini adalah untuk menjamin warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara konstitusional. Mereka yang sudah masuk DPT, atau non-DPT, atau pemilik e-KTP bisa menggunakan hak pilihnya.

Kedua, solusi strategis. Ini menyangkut kebijakan politik jangka panjang.

"Kita harus memutus aktor atau pemain dalam mata rantai data kependudukan. Negara atau pemerintah harus membuat single identity number kependudukan. Proyek e-KTP adalah proyek gagal. Negara harus membuat program KTP yang single number," ujarnya.***

wwwwww