Jika DPT Masih Dianggap Bermasalah, BPN Tolak Hasil Pemilu? Ini Kata Fadli Zon

JAKARTA - Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon turut hadir dalam acara yang menyoal validitas DPT Pemilu 2019 bersama sejumlah tokoh oposan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (09/04/2019).

Fadli, memiliki pandangan sama dengan dengan sejumlah tokoh tersebut bahwa DPT Pemilu 2019 masih bermasalah dan keamanan sistem IT KPU diragukan. Lalu apa sikap BPN jika masih menganggap DPT Pemilu bermasalah hingga hari H pencoblosan?

"Ya kita akan lihat nanti dinamikanya seperti apa? Kita akan berupaya semaksimal mungkin dengan segala macam cara agar tidak ada kecurangan," kata Fadli usai menghadiri acara.

Kita (BPN), lanjut Fadli, ingin semua orang (masyarakat dan kontestan) menjadi saksi apa sih hasilnya di TPS itu? "Setelah jadi C1 jangan kemudian ada diutak-atik lagi,".

Ia juga menyinggung soal klaim "aman" terhadap sistem IT KPU merupakan sebuah modus lama. Hal itu, akan terbukti ketika sistem IT KPU mengalami masalah pada hari rekapitulasi.

"Tapi kalau pada hari H-nya ternyata tidak aman, dengan enteng kan akan disampaikan kalau kita terkena hacker, dan sebagainya," ujar Fadli.

Sebelumnya, saat acara yang dihadiri oleh Amien Rais (tokoh reformasi), Husnul Mariyah (eks komisioner KPU), Agus Maksum (IT BPN), Ustadz Bachtiar Nasir (Sekjen MIUMI), Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI) itu sempat dilontarkan adanya usulan agar rekapitulasi suara digelar terbuka di Senayan, Jakarta.

"Di Senayan exktrim, dimana KPU, TKN, BPN, ikut mengikuti," ujar Amin Rais.

Amin, juga menyebut ada penyusup yang mengacau di sistem IT KPU. Katanya, "Kalau dalam istilah bahasa inggrisnya, intruder,".

Soal DPT yang diduga invalid ini, BPN pernah mengadukan sejumlah 17,5 juta DPT tak wajar atau diduga invalid kepada KPU RI. Namun hingga kini, penanganan dari KPU dinilai belum optimal secara data scientic .

Sementara KPU, baru saja menetapkan DPTHP-3 Pemilu 2019 pada Senin (08/4/2019) petang. Jumlah valid dari DPT teranyar tersebut masih belum terkonfirmasi dari Komisioner KPU RI yang menangani persoalan DPT, Viryan Aziz.

"Beliau (Viryan, red) yang menangani hal ini," kata Ketua KPU, Arief Budiman pada GoNews Grup, Selasa (08/04/2019) malam. Sementara Viryan, tak kunjung merespon konfirmasi GoNews Group.***