Jika 01 'Main di KPU', Ini yang Akan Terjadi Kata Pakar

JAKARTA - Pakar Ilmu Pemerintahan, Prof. Ryaas Rasyid mengungkap kejanggalan terkait potensi main curang yang kerap diinsinuasi kepada Paslon 01, Jokowi-Maruf.

"Mencermati semakin luasnya indikasi dan bukti permainan (kecurangan?) di KPU, saya jadi mikir, kalau emang dari awal ada rencana tim 01 atau Istana main di KPU," kata Prof Ryaas dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (29/04/2019) lalu.

Tapi, jika memang tim 01 ingin ‘main’, maka seharusnya membuat rencana yang matang dengan antisipasi segala kemungkinan risiko yang akan dihadapi. "Misalnya, (melalui) pengkondisian dari awal dengan ikut mengkritisi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang nggak jelas. Kemudian, masalah orang gila memilih, masalah salah hitung dalam input data dan sebagainya,".

"Tapi apa yang terjadi? Tim 01 malah jadi pembela KPU secara mati-matian setiap kali dikritisi, terutama oleh tim 02,” kata Ryaas.

Ia melanjutkan, bagaimana tim 01 berbusa-busa menilai kritik ke KPU sebagai upaya delegitimasi juga menyisakan pertanyaan, 'lho, kalau KPU mengalami delegitimasi, kan pasangan 02 juga akan dirugikan; kemenangannya akan tidak sah,".

Sikap mati-matian membela KPU itu, menimbulkan kecurigaan 'kenapa kubu 01 sangat konsisten menjadikan KPU sebagai pihak yang suci dari semua kemungkinan menyalahgunakan kewenangan, atau disalahgunakan oleh tim capres, atau elit parpol mana pun?'.

Dan, sebagai puncak dari kurangnya pengkondisian (kalau memang ada rencana permainan) dari tim 01 adalah penolakan Jokowi terhadap usul agar mengambil cuti (kampanye). "(Karena) walau tidak diperintahkan UU, tapi demi pengkondisian permainan (sekali lagi kalau memang ada rencana itu) kan bisa menarik simpati masyarakat kalau berinisiatif sendiri minta cuti,”.

Ryaas mengatakan, cara kamuflase dengan cuti atau non-aktif selama kampanye sampai usainya penghitungan di KPU, sesungguhnya bisa efektif dijadikan alasan menolak tuduhan curang. Karena, tanggungjawab dan otoritas ada pada Wakil Presiden sebagai acting Presiden.

"Bukankah JK (Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI saat ini) bisa bermain lebih halus kalau memang diikutkan dalam rencana permainan di KPU? Dengan begitu Jokowi bisa mengelak dari tuduhan intervensi KPU. Bisa cuci tangan. Sekarang dengan dia (Jokowi) nggak mundur, mudah banget dicurigai dan dituduh gunakan kekuasaan untuk tekan KPU," kata Ryaas.

Akan tetapi, Ryass menilai, semua sudah terlambat jika memang menolak dituduh curang. "Tentu saja sekarang semua ini sudah terlambat."***