Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Diduga Berasal dari Pekanbaru, Siapa Gerangan Pria Pemesan 'Jasa' Prostitusi Hana Hanifah
Hukum
22 jam yang lalu
Diduga Berasal dari Pekanbaru, Siapa Gerangan Pria Pemesan Jasa Prostitusi Hana Hanifah
2
BAZNAS Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR
Ekonomi
17 jam yang lalu
BAZNAS Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR
3
Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?
Peristiwa
21 jam yang lalu
Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?
4
Peluang Sandiaga Uno Nyapres Terbuka Jika Berani Menjauhi Prabowo
Politik
22 jam yang lalu
Peluang Sandiaga Uno Nyapres Terbuka Jika Berani Menjauhi Prabowo
5
WNA Boleh Urus Keuangan dan Teknik di Lembaga Penyiaran, PPP Kritisi Omnibuslaw Ciptaker
DPR RI
23 jam yang lalu
WNA Boleh Urus Keuangan dan Teknik di Lembaga Penyiaran, PPP Kritisi Omnibuslaw Ciptaker
6
Formappi Desak Anggota DPR Tak Malas Ngantor di Tengah Pandemi
Politik
23 jam yang lalu
Formappi Desak Anggota DPR Tak Malas Ngantor di Tengah Pandemi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Gara-gara Suarakan Referendum Aceh, Wiranto Siap Penjarakan Muzakir Manaf

Gara-gara Suarakan Referendum Aceh, Wiranto Siap Penjarakan Muzakir Manaf
Sabtu, 01 Juni 2019 18:56 WIB
JAKARTA - Mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf akan mendapat proses hukum dari pemerintah pusat setelah menyerukan referendum.

"Nanti tentu ada proses-proses hukum untuk masalah ini, karena tatkala hukum positif sudah tidak ada, dan tetap ditabrak tentu ada sanksi hukumnya, jadi biar sajalah," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Jumat (31/5).

Menurut Wiranto usulan referendum seperti yang dilontarkan Mualem tidak berlaku dalam hukum positif Indonesia. Pasalnya, landasan hukum tentang referendum telah tercabut dengan adanya TAP MPR No 8 Tahun 1998.

“Yang perlu saya sampaikan adalah masalah referendum itu sebenarnya dalam khasanah hukum positif di Indonesia itu tidak ada. UU no 6 Tahun 1999 itu mencabut UU nomor 5 tentang referendum, UU nomor 5 Tahun 1985 itu (sudah) dicabut. Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif Indonesia sudah tidak ada,” tegasnya.

Ia menilai usulan referendum Muzakir Manaf tidak berlaku terlebih jika dihadapkan pada lembaga internasional.

“Jadi enggak relevan lagi. Apalagi kalau kita hadapkan kepada International Court ya, yang mengatur tentang masalah-masalah ini. Ini juga enggak relevan karena hanya dekolonisasi yang bisa masuk dalam proses referendum misal Timor Timur, saya kira enggak ada, mungkin itu hanya sebatas wacana,” tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:suara.com
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta, Aceh

wwwwww