Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
6 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
2
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
3
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
4
XL Axiata Ajak Mahasiswa Pahami Dunia Bisnis
Ekonomi
23 jam yang lalu
XL Axiata Ajak Mahasiswa Pahami Dunia Bisnis
5
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
Politik
20 jam yang lalu
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
6
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Pendidikan
7 jam yang lalu
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Demokrat Usul Koalisi Dibubarkan, BPN Sindir 'Kebelet Dapat Jatah Menteri'

Demokrat Usul Koalisi Dibubarkan, BPN Sindir Kebelet Dapat Jatah Menteri
Minggu, 09 Juni 2019 16:24 WIB
JAKARTA - Wasekjen Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, mendesak capres Prabowo Subianto segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Badan Pemenangan Nasional (BPN) menilai permintaan itu karena Demokrat kebelet ingin dapat jatah kursi menteri dari Joko Widodo.

"Ngapain kami bubarin koalisi, orang masih kumpul kok, masih sama-sama kok. Kalau mau keluar silakan saja. Mungkin udah kebelet kali pengen gabung sebelah (kubu Jokowi), dapat jabatan menteri kali ya," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade, pada merdeka.com, Minggu (9/6).

Andre tak mengetahui maksud Rachlan berbicara seperti itu. Padahal, kata dia, semua partai koalisi saat ini aktif mengurus gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Selama ini koalisi masih solid ya. Masih terus berkoordinasi ya untuk membahas gugatan MK gitu. Temen-temen di seluruh partai koalisi masih super aktif, memang Demokrat yang enggak terlihat," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini tidak menampik ada perbedaan sikap dari partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu dengan koalisi. Perbedaan sikap itu, lanjutnya, mulai terlihat sejak Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu dengan Jokowi.

"Jadi intinya seperti itu mereka mulai berubah setelah AHY bertemu Jokowi. Pertama kali jadi kalau mau keluar (koalisi) silakan monggo, kami enggak mau larang-larang, kami enggak mau campuri," ucapnya.

Andre kembali menegaskan koalisi Adil Makmur masih sangat solid. Bahkan, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan masih ikut rapat bersama BPN.

"Sekjennya masih ada hadir beberapa kali rapat," tandasnya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasilPilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:MERDEKA.COM
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww